Bercermin dari Kasus Rektor Unsoed
Oleh: M. Guntur Alting
(Dewan Pembina SWI Jaya)
«“Korupsi di dunia pendidikan adalah bentuk kejahatan paling kejam, karena ia merampas kejujuran dan memupuk ketidakadilan sejak dari akar ilmu pengetahuan.”»
Dunia pendidikan tinggi Indonesia kembali diguncang.
Jakarta,- Budayantara.tv Bukan oleh prestasi akademik. Bukan karena penelitian yang berhasil menjawab persoalan bangsa. Bukan pula karena mahasiswa Indonesia kembali mengharumkan nama negeri di panggung internasional.
Kali ini, perhatian publik tertuju pada operasi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banyumas, Jawa Tengah, yang turut mengamankan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq. KPK menyatakan sejumlah pihak masih menjalani pemeriksaan dan status hukum mereka pada tahap tersebut masih dalam proses pendalaman.
Peristiwa ini tentu harus ditempatkan dalam koridor hukum: seseorang tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, sebagai bangsa yang menempatkan pendidikan sebagai jalan utama membangun peradaban, peristiwa ini tidak boleh hanya dibaca sebagai perkara hukum yang melibatkan seorang pejabat perguruan tinggi.
Ada pertanyaan yang jauh lebih besar.
Apa yang sedang terjadi dengan integritas institusi pendidikan kita?
Sebab kampus bukan sekadar gedung tempat mahasiswa datang untuk mengikuti kuliah. Kampus adalah ruang tempat bangsa menitipkan masa depan.
Di sana ilmu pengetahuan bertemu dengan moralitas. Di sana kecerdasan seharusnya berjalan bersama kejujuran. Di sana mahasiswa belajar bukan hanya bagaimana menjadi orang pintar, tetapi bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab.
Karena itu, ketika dugaan praktik korupsi menyentuh ruang kepemimpinan perguruan tinggi, yang terguncang bukan hanya nama seorang pejabat.
Yang ikut dipertaruhkan adalah marwah institusi pendidikan itu sendiri.
Ketika Menara Gading Mulai Retak
Selama ini kampus sering disebut sebagai menara gading—tempat ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, objektivitas, dan etika akademik dijunjung tinggi.
Tetapi menara gading ternyata tidak kebal terhadap penyakit yang sama dengan lembaga lainnya.
Korupsi bisa masuk melalui celah birokrasi.
Kolusi dapat tumbuh melalui kedekatan kekuasaan.
Nepotisme bisa berkembang ketika loyalitas pribadi lebih tinggi daripada meritokrasi.
Dan penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika jabatan dipandang sebagai privilese, bukan amanah.
Di sinilah persoalannya.
Integritas kampus tidak cukup dibangun melalui mata kuliah etika, seminar antikorupsi, atau slogan tentang pendidikan berkarakter.
Integritas harus hidup dalam sistem.
Ia harus terlihat dalam cara seorang mahasiswa diterima.
Ia harus terasa dalam bagaimana anggaran digunakan.
Ia harus terbukti dalam proses pengadaan.
Ia harus tampak dalam pengangkatan pejabat.
Dan yang paling penting, ia harus tercermin dalam keteladanan para pemimpin kampus.
Sebab mahasiswa akan lebih mudah percaya pada satu contoh kejujuran daripada seribu halaman buku tentang moralitas.
Kursi Kuliah Jangan Berubah Menjadi Komoditas
Salah satu aspek yang membuat kasus ini begitu sensitif adalah dugaan persoalan yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.
KPK menyebut penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Sejumlah pihak di lingkungan Unsoed juga dilaporkan ikut diamankan untuk diperiksa.
Jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut, maka persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar transaksi uang.
Karena yang diperdagangkan bukan hanya kursi kuliah.
Yang dipertaruhkan adalah keadilan.
Bayangkan seorang anak dari keluarga sederhana di pelosok daerah yang belajar bertahun-tahun.
Orang tuanya mungkin menjual ternak.
Mungkin menabung sedikit demi sedikit.
Mungkin bekerja lebih keras agar sang anak dapat membeli buku, membayar biaya pendaftaran, dan mengikuti ujian.
Anak itu kemudian berharap satu hal:
Bahwa ketika ia mengikuti proses seleksi, kemampuannyalah yang akan menentukan.
Bukan isi rekening orang tuanya.
Bukan kedekatan keluarganya.
Bukan siapa yang dikenalnya.
Dan bukan siapa yang dapat membayar lebih besar.
Karena itu, jika kursi pendidikan dapat diperjualbelikan melalui jalur belakang, maka yang dirampok sesungguhnya bukan hanya uang.
Yang dirampok adalah harapan anak-anak Indonesia.
Jalur Mandiri dan Zona Abu-Abu
Jalur penerimaan mandiri pada dasarnya memiliki tujuan yang sah sebagai bagian dari mekanisme penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.
Tetapi setiap ruang kewenangan yang tidak diawasi secara ketat dapat berubah menjadi celah penyimpangan.
Di sinilah transparansi menjadi sangat penting.
Berapa jumlah kursi yang tersedia?
Bagaimana kriterianya?
Siapa yang menentukan?
Bagaimana proses verifikasinya?
Berapa biaya yang dibayarkan?
Ke mana seluruh penerimaan tersebut mengalir?
Dan apakah seluruh proses dapat diaudit serta ditelusuri?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk kecurigaan berlebihan.
Itu adalah bagian dari akuntabilitas publik.
Sebab perguruan tinggi negeri bukan milik rektor.
Bukan milik dekan.
Bukan milik pejabat.
Bukan pula milik kelompok tertentu.
Perguruan tinggi negeri adalah bagian dari aset publik yang dibangun dan dibiayai untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, semakin besar kewenangan sebuah kampus, semakin besar pula tuntutan transparansinya.
Rektor Bukan Penguasa Kampus
Ada satu kesalahan besar yang harus dihentikan dalam budaya birokrasi pendidikan: menganggap jabatan rektor sebagai kekuasaan absolut.
Rektor sesungguhnya bukan penguasa kampus.
Rektor adalah pemegang amanah.
Ia mendapatkan kewenangan untuk mengelola institusi, bukan untuk memiliki institusi.
Ia mendapatkan mandat untuk membangun sistem, bukan untuk menempatkan dirinya di atas sistem.
Ia diberikan jabatan untuk melindungi kepentingan akademik, bukan memperdagangkan kewenangan.
Karena itu, sistem perguruan tinggi harus dirancang sedemikian rupa agar tidak bergantung pada moral satu orang.
Pemimpin yang baik memang penting.
Tetapi sistem yang baik jauh lebih penting.
Sebab bahkan orang yang awalnya memiliki niat baik dapat tergoda ketika kewenangan terlalu besar, pengawasan terlalu lemah, dan transparansi terlalu kecil.
Jangan Biarkan Kampus Kehilangan Keteladanan
Yang paling menyedihkan dari kasus semacam ini bukan hanya ketika seseorang yang memiliki jabatan tinggi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Yang lebih menyakitkan adalah ketika mahasiswa akhirnya bertanya:
“Kalau pemimpin kampus saja tersandung dugaan korupsi, kepada siapa kami harus belajar tentang integritas?”
Pertanyaan itu sangat sederhana.
Tetapi daya guncangnya luar biasa.
Mahasiswa belajar tentang kejujuran dari dosen.
Belajar tentang tanggung jawab dari pimpinan.
Belajar tentang keadilan dari sistem akademik.
Belajar tentang demokrasi dari proses pengambilan keputusan.
Jika semua itu hanya menjadi teori, sementara praktik di ruang birokrasi bertolak belakang, maka pendidikan kehilangan ruhnya.
Kita akhirnya mencetak manusia yang pintar membaca buku, tetapi tidak selalu mampu membaca nuraninya sendiri.
Unsoed Tidak Boleh Menjadi Korban Kedua
Dalam situasi seperti ini, sivitas akademika Universitas Jenderal Soedirman tidak boleh ikut menjadi korban.
Para mahasiswa tidak boleh kehilangan masa depan karena persoalan yang sedang dihadapi sebagian pejabatnya.
Para dosen tidak boleh kehilangan kehormatan karena tindakan individu.
Para tenaga kependidikan tidak boleh ikut menanggung stigma.
Dan institusi tidak boleh berhenti menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Unsoed harus tetap berdiri.
Bahkan justru momentum ini harus digunakan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Sebab sebuah institusi yang kuat bukan institusi yang tidak pernah memiliki masalah.Institusi yang kuat adalah institusi yang berani mengakui masalah, membongkar akar persoalan, memperbaiki sistem, dan belajar dari kesalahan.
Saatnya Audit Moral dan Audit Sistem
Kasus ini seharusnya menjadi momentum nasional.Pemerintah dan seluruh perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik rawan korupsi di lingkungan kampus.Bukan sekadar audit keuangan.
Tetapi juga audit integritas.
Bagaimana proses penerimaan mahasiswa?
Bagaimana mekanisme jalur mandiri?
Bagaimana pengadaan barang dan jasa?
Bagaimana distribusi beasiswa?
Bagaimana pengelolaan kerja sama?
Bagaimana perjalanan dinas?
Bagaimana pengelolaan aset?
Bagaimana rekrutmen dan promosi jabatan?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah sistem pengaduan benar-benar mampu melindungi orang yang berani mengatakan kebenaran?
Kampus membutuhkan whistleblower system yang kuat.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan harus memiliki ruang aman untuk melaporkan dugaan penyimpangan tanpa takut mengalami tekanan atau pembalasan.
Transparansi juga harus menjadi budaya, bukan sekadar dokumen administratif.
Dari Purwokerto, Indonesia Harus Bercermin
Kasus yang terjadi di Purwokerto seharusnya tidak berhenti menjadi berita satu atau dua hari.
Jangan sampai masyarakat hanya sibuk memperdebatkan siapa yang ditangkap, berapa uang yang disita, atau siapa saja yang diperiksa.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Mengapa celah itu bisa terjadi?
Dan:
Bagaimana agar hal yang sama tidak terjadi lagi?
Jika korupsi di kampus hanya ditangani sebagai masalah individu, maka kita mungkin akan mendapatkan pelaku baru dengan cara yang sama.
Tetapi jika kita membongkar sistemnya, memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, membuka transparansi, dan mengembalikan kekuasaan kepada mekanisme akademik yang sehat, maka kasus ini dapat menjadi titik balik.
Kita tidak boleh menunggu menara gading berikutnya runtuh.
Pendidikan Tidak Boleh Kehilangan Jiwa
Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan gelar.
Pendidikan adalah proses membentuk manusia.
Seorang sarjana boleh saja tidak menjadi pejabat.
Tidak semua mahasiswa harus menjadi profesor.
Tidak semua lulusan harus menjadi orang kaya.
Tetapi pendidikan seharusnya membuat manusia memahami satu hal:
bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang tidak boleh kita lakukan.
Di situlah integritas menjadi penting.
Karena kecerdasan tanpa integritas dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan yang lebih canggih.
Kekuasaan tanpa moral dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Dan pendidikan tanpa keteladanan hanya akan melahirkan generasi yang pandai berbicara tentang kebenaran, tetapi gagal memperjuangkannya.
Maka, kasus Rektor Unsoed harus menjadi cermin.
Bukan untuk menghakimi sebuah kampus.
Bukan untuk mempermalukan sivitas akademika.
Tetapi untuk mengingatkan seluruh bangsa bahwa institusi pendidikan harus menjadi salah satu benteng terakhir integritas publik.
Sebab ketika sekolah dan kampus kehilangan kejujuran, kita bukan hanya kehilangan sebuah institusi.
Kita sedang kehilangan arah peradaban.
Dan apabila menara gading tempat kita menitipkan masa depan bangsa mulai retak oleh kerakusan, maka tugas kita bukan sekadar menunjuk siapa yang jatuh.
Tugas kita adalah memastikan menara itu kembali berdiri lebih kokoh, lebih transparan, lebih adil, dan lebih bermartabat.
Karena dari sanalah generasi masa depan belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari nurani.
