Jakarta — Budayantara.tv Di tengah gemuruh kota megapolitan yang tak pernah benar-benar tidur, sebuah pernyataan tentang identitas justru menggema dari ruang yang sederhana masjid. Pada Senin (2/3/2026), di Masjid Tangkuban Parahu, Setiabudi, Jakarta, Gubernur Pramono Anung menegaskan komitmennya menjadikan Jakarta “berjiwa Betawi”.
Namun, alih-alih melihatnya sebagai sekadar program kebudayaan, menarik untuk membaca langkah ini sebagai strategi politik identitas di tengah krisis makna kota modern.
Ketika Kota Kehilangan Akar
Jakarta selama ini dikenal sebagai ruang pertemuan: ragam etnis, bahasa, dan kepentingan berkelindan dalam satu lanskap urban yang serba cepat. Globalisasi menghadirkan gedung-gedung kaca, kawasan bisnis, dan gaya hidup kosmopolitan. Di sisi lain, identitas asli Betawi perlahan terdorong ke pinggir hadir dalam festival, tetapi jarang menjadi arus utama.
Di sinilah visi “Jakarta Berjiwa Betawi” menemukan momentumnya.
Pramono menekankan bahwa kebetawian tidak boleh berhenti sebagai teks atau simbol administratif. Di Balai Kota, seremoni resmi kini menghadirkan busana adat seperti ujung serong, kebaya Betawi, hingga kebaya encim. Pergeseran dari jas formal ke pakaian adat bukan hanya perubahan estetika, tetapi pernyataan politik: budaya lokal ditempatkan kembali di pusat panggung kekuasaan.
Identitas sebagai Instrumen Pembangunan
Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya membangun legitimasi sosial. Ketika masyarakat lokal merasa diakui, partisipasi publik cenderung meningkat. Pemerintah daerah tampaknya menyadari bahwa pembangunan fisik tanpa fondasi budaya berisiko menciptakan keterasingan warganya sendiri.
Dalam konteks 2026, ketika banyak kota dunia berlomba menonjolkan kearifan lokal sebagai diferensiasi global, Jakarta tak ingin sekadar menjadi kota bisnis. Ia ingin punya narasi.
Namun narasi selalu membawa konsekuensi.
Antara Inklusivitas dan Eksklusivitas
Tantangan terbesar dari kebijakan berbasis identitas adalah potensi tafsir eksklusif. Jakarta bukan hanya milik Betawi, melainkan juga rumah bagi jutaan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Jika tidak dirancang secara inklusif, “roh Betawi” bisa dipersepsikan sebagai batas, bukan jembatan.
Pertanyaannya bukan apakah identitas Betawi penting jelas penting sebagai akar sejarah kota. Pertanyaannya adalah bagaimana ia diposisikan: sebagai fondasi yang menopang keberagaman, atau sebagai label yang membedakan.
Di sisi lain, modernisasi juga menguji ketahanan budaya itu sendiri. Apakah generasi muda Betawi akan melihat kebaya encim dan ujung serong sebagai kebanggaan, atau sekadar kostum seremoni? Tanpa kebijakan pendidikan, ruang kreatif, dan dukungan ekonomi yang konkret, simbol bisa kehilangan makna.
Dari Simbol ke Substansi
Komitmen Gubernur Pramono Anung baru akan teruji ketika identitas Betawi tidak hanya tampil di panggung resmi, tetapi masuk dalam kebijakan nyata: pemberdayaan ekonomi warga lokal, pelestarian kampung budaya, hingga ruang ekspresi bagi seniman Betawi di tengah kota yang terus berubah.
Karena pada akhirnya, roh sebuah kota bukan ditentukan oleh pakaian yang dikenakan pejabatnya, melainkan oleh rasa memiliki warganya.
Jakarta kini sedang mencari kembali jiwanya. Dan seperti semua pencarian identitas, prosesnya tidak hanya tentang masa lalu melainkan tentang bagaimana masa lalu itu dinegosiasikan dengan masa depan.**
