Merauke — Budayantara.tv Pembangunan yang terus bergerak di wilayah Wanam dinilai tidak boleh meninggalkan masyarakat adat sebagai penonton. Di tengah perubahan tersebut, kebudayaan justru didorong menjadi fondasi pembangunan sekaligus sumber kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Dialog Masyarakat yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke.
Dialog menghadirkan Ketua Adat Wanam Yohanis Agabe Mahuze, Kepala Kampung Wanam Kosmas Kaize, masyarakat setempat, serta Peneliti MPSI Annas Fitrah Akbar.
Forum tersebut tidak hanya membicarakan bagaimana adat dipertahankan, tetapi juga bagaimana kekayaan budaya Wanam dapat diubah menjadi kekuatan pengetahuan, ruang ekonomi, dan instrumen untuk memperkuat posisi masyarakat di tengah pembangunan.
Ketua Adat Wanam Yohanis Agabe Mahuze menilai Wanam memiliki modal budaya yang kuat dan belum sepenuhnya dikembangkan.
Menurutnya, nama Wanam telah dikenal luas. Namun, kekuatan itu perlu diikuti dengan upaya memperkenalkan sejarah, norma, simbol adat, serta pengetahuan masyarakat secara lebih terstruktur.
“Wanam itu adalah brand yang sangat dikenal. Ini adalah harta masyarakat,” ujar Yohanis.
Ia mendorong agar kekayaan adat tidak hanya hidup dalam ingatan antargenerasi, tetapi mulai didokumentasikan melalui buku, catatan sejarah, dan materi pembelajaran.
Langkah tersebut dinilai penting agar generasi muda tetap mengetahui akar kebudayaannya sekaligus memberi ruang bagi masyarakat luar, mahasiswa, dan peneliti untuk memahami Wanam dari perspektif masyarakatnya sendiri.
Namun, bagi Yohanis, menjaga adat tidak berarti menutup diri dari perkembangan ekonomi.
Sebaliknya, kebudayaan dapat menjadi pintu masuk untuk menciptakan sumber penghasilan baru bagi masyarakat.
Rumah adat dapat dikembangkan sebagai ruang edukasi maupun tempat tinggal bagi pengunjung. Pertunjukan budaya dapat digelar secara berkala. Masyarakat lokal dapat menjadi pemandu, sementara kerajinan yang dibuat mama-mama dan perajin dapat memperoleh pasar yang lebih luas.
Dengan pendekatan itu, kebudayaan tidak hanya dipertontonkan, tetapi menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai pemiliknya.
Kepala Kampung Wanam Kosmas Kaize melihat gagasan tersebut membutuhkan ruang yang nyata di tingkat kampung.
Salah satu yang mengemuka adalah pembentukan sanggar atau rumah budaya sebagai pusat aktivitas masyarakat, mulai dari produksi kerajinan, penyimpanan perlengkapan adat hingga pembelajaran budaya bagi generasi muda.
Ruang tersebut juga dapat menjadi tempat yang mempertemukan adat dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih terorganisasi.
Dalam dialog ditegaskan bahwa pemerintah kampung dan lembaga adat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau kita mau tingkatkan budaya, kita harus kerja sama. Adat jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, tidak bisa,” menjadi salah satu penegasan dalam forum.
Masyarakat juga mendorong agar generasi muda dan mahasiswa asal Wanam mengambil peran lebih besar dalam mendokumentasikan sejarah masyarakatnya.
Selama ini, berbagai pengetahuan dan cerita adat banyak diwariskan secara lisan. Jika tidak mulai ditulis, sebagian pengetahuan tersebut dikhawatirkan semakin sulit diwariskan ketika generasi berganti.
Dokumentasi tersebut ke depan dapat dihimpun dalam rumah adat, pusat budaya, atau ruang semacam museum kampung yang menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat maupun orang dari luar Wanam.
Sementara itu, Peneliti MPSI Annas Fitrah Akbar menekankan satu hal penting: semangat besar harus diikuti perencanaan yang benar.
Menurut Annas, pembangunan sanggar, pusat kerajinan, ataupun fasilitas budaya tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Tanpa dokumentasi, kesiapan masyarakat, pengelolaan, dan pasar yang jelas, pembangunan fisik berisiko tidak memberikan manfaat berkelanjutan.
“Yang kita dahulukan, perkuat dokumentasinya dulu. Kita kuatkan kebudayaannya. Kita bentuk bukunya, sambil menyusun tempat kerajinan,” ujar Annas.
Ia mengingatkan agar pengembangan ekonomi budaya tidak dimulai dari membangun gedung, lalu baru memikirkan siapa yang akan membeli produk masyarakat.
“Jangan sampai kita bikin gedung, terus kita bikin anyam-anyam, tidak ada yang beli. Ini perlu kita rencanakan, yang mana dahulu,” katanya.
Karena itu, MPSI mendorong agar gagasan masyarakat diterjemahkan menjadi rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang.
Tahap awal dapat difokuskan pada dokumentasi adat, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta identifikasi produk budaya yang dapat dikembangkan.
Setelah fondasi tersebut kuat, langkah berikutnya dapat diarahkan pada ruang produksi, pemasaran, promosi digital, hingga kegiatan budaya yang mampu menarik masyarakat dari luar Wanam.
“Nanti perlu kita susun rencana aksi. Rencana jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Jadi terstruktur,” ujar Annas.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah menjadikan Wanam sebagai pusat edukasi budaya di Papua Selatan, termasuk melalui penyelenggaraan festival budaya tahunan.
Namun, Annas menekankan bahwa adat apa yang diperkenalkan, bagaimana ditampilkan, dan nilai apa yang harus dijaga tetap harus dirumuskan bersama masyarakat sebagai pemilik kebudayaan.
Dialog yang digelar MPSI tersebut pada akhirnya membawa pesan yang lebih besar dari sekadar pelestarian budaya.
Wanam sedang berhadapan dengan perubahan. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya mengubah wajah wilayah, tetapi juga harus memperkuat orang-orang yang hidup di dalamnya.
Masyarakat adat harus tetap memiliki ruang untuk menentukan arah, menjaga identitas, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari potensi yang mereka miliki.
Wanam tidak harus memilih antara pembangunan dan adat. Keduanya dapat berjalan bersama—selama masyarakat adat tetap menjadi pemilik, pelaku utama, dan penerima manfaat dari perubahan yang berlangsung di tanahnya sendiri.
