Oleh: M.Guntur Alting
Dewan Pembina DPW SWI Jaya
(Sekber Wartawan Indonesia)
DALAM satu setengah bulan terakhir, republik ini seolah dipaksa menaiki sebuah ‘roller coaster’ yang dalam istilah majalah Tempo, “tak punya rem.”
Ia mendaki dengan gerutu, menukik tajam tanpa aba-aba, dan membanting setir ke kiri-kanan begitu rupa hingga kita, rakyat yang menonton dari pinggir rel, merasa mual oleh kecepatan yang sia-sia.
Hari Kamis itu, 12 November 2026, lembaran babak baru dibuka. Sebuah surat mendarat di meja Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR.
Isinya pendek, padat, dan mengakhiri segala riuh-rendah: Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari kursi Wakil Presiden.
Seketika, mesin Hak Menyatakan Pendapat di Senayan yang tadinya menderu-deru panas, terhenti di tengah jalan.
Bagi mereka yang terbiasa membaca gerak sejarah lewat kacamata pragmatisme, pengunduran diri ini mungkin dianggap sebagai jalan keluar yang rapi.
Sebuah kompromi darurat agar kereta tidak benar-benar hancur menabrak tembok.
Namun, bagi mereka yang merawat ingatan, peristiwa ini meninggalkan bau amis dari masa lalu yang gagal diselesaikan.
Tentang bagaimana sebuah jabatan puncak pernah diraih dengan melipat aturan, mengandalkan selembar suket—surat keterangan yang belakangan dicabut oleh kementeriannya sendiri—dan merobek nalar kepatutan.
Badai ini, ironisnya, datang bersamaan dengan gempa bumi di koridor penegakan hukum. Di markas besar kepolisian, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya mendadak digiring ke balik jeruji besi.
Bukan karena membela kebenaran, tapi karena sebuah skandal yang menyerupai cerita fiksi spionase: ‘penyadapan ilegal terhadap sang presiden dan lingkaran terdekatnya.’
Membaca berita ini, dada kita terasa sesak. Bagaimana mungkin institusi yang digaji untuk melindungi warga negara justru berbalik mengawasi jantung kekuasaan dengan cara-cara yang gelap?
Di sinilah Goenawan Mohamad sempat menyentil: “di mana letak harga diri sebuah negara ketika hukum dan aparatnya telah menyusut menjadi sekadar alat sandera?”
Kita cemas, amat cemas, bahwa kasus-kasus besar seperti penyadapan ini, atau jerit kekerasan aparat terhadap warga di jalan-jalan Yogyakarta, pada akhirnya hanya akan diselesaikan di ruang-ruang tertutup.
Menjadi komoditas tawar-menawar antarelite. Saling tukar guling perkara, demi mengamankan kursi dan kekebalan.
Kini, panggung berpindah pada adegan berikutnya: “siapa yang akan mengisi kursi kosong nomor dua itu?”
Di ruang-ruang ber-AC tebal, para politisi kini sedang sibuk menghitung kalkulus kekuasaan.
Mengukur untung-rugi, menimbang siapa kawan lama yang bisa diajak bersekongkol lagi.
Mereka lupa, atau sengaja melupakan, bahwa kursi kepresidenan dan wakil kepresidenan bukanlah meja judi di kasino.
Ia menuntut suatu keadaban batin, transparansi, dan rasa malu yang mendalam.
Negeri ini sudah terlalu lelah diombang-ambingkan oleh ambisi tanpa batas yang dipamerkan para penguasa.
Di luar pagar istana, jutaan manusia bangun pagi setiap hari hanya untuk mencari sesuap nasi, sementara para elite asyik bermain kereta luncur di atas penderitaan akal sehat.
Sejarah telah mengajarkan kita berulang kali: kekuasaan yang dibangun di atas kompromi gelap tidak akan pernah bertahan lama. Ia hanya menunggu waktu untuk runtuh oleh bebannya sendiri.
Dan pada akhirnya, kita hanya bisa merenung di beranda rumah masing-masing:
“sampai kapan republik ini harus terus diongkang-ongkang oleh mereka yang mempermainkan takdir bangsa ini seperti mainan sore hari?”
Ciputat, 13 November 2026
Pukul 07:29
