Haul Ulama Betawi : Antara Penghormatan dan Otoritas Kebudayaan
Oleh: Wan Noorbek
Pemangku Adat Gerbang Masyarakat Betawi (BANG MAWI)
Jakarta,- Budayantara.tv Haul Ulama Betawi pada hakikatnya bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Ia merupakan ruang penghormatan kepada para ulama yang telah mewariskan ilmu, akhlak, perjuangan, dan identitas keislaman masyarakat Betawi dari generasi ke generasi. Karena itu, Haul Ulama Betawi sesungguhnya lahir dari rahim masyarakat Betawi sendiri, tumbuh dari tradisi, serta hidup di tengah para pewaris sejarah dan kebudayaannya.
Dalam perspektif etika kebudayaan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung, memfasilitasi, dan memperkuat kegiatan budaya masyarakat. Namun dukungan tersebut idealnya tidak sampai menggeser posisi masyarakat adat dan lembaga-lembaga kebudayaan sebagai pemilik otoritas moral serta pewaris tradisi yang sesungguhnya.
Di sinilah muncul berbagai pandangan kritis dari sebagian masyarakat. Ketika sebuah kegiatan yang membawa nama “Haul Ulama Betawi” sepenuhnya dirancang, dikelola, dan dikendalikan oleh pemerintah tanpa kemitraan yang setara dengan lembaga-lembaga representatif masyarakat Betawi, maka timbul kesan bahwa masyarakat Betawi hanya ditempatkan sebagai objek budaya, bukan subjek budaya.
Objek budaya adalah mereka yang sekadar hadir sebagai simbol dan pelengkap acara. Sedangkan subjek budaya adalah mereka yang memiliki ruang menentukan arah, konsep, serta nilai-nilai yang hendak diwariskan melalui kegiatan tersebut.
Selain itu, sebagian masyarakat juga menyoroti dominasi figur-figur tertentu dalam panggung acara yang dinilai lebih menonjol dibandingkan representasi ulama, tokoh adat, dan lembaga kebudayaan Betawi. Kehadiran para habaib tentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dakwah di tanah Betawi dan patut dihormati. Namun dalam konteks Haul Ulama Betawi, keseimbangan representasi menjadi penting agar tidak muncul kesan bahwa identitas ulama Betawi justru tenggelam di tengah dominasi kelompok tertentu.
Kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah maupun terhadap para habaib. Sebaliknya, kritik ini merupakan harapan agar kegiatan yang membawa nama Betawi benar-benar menempatkan masyarakat Betawi sebagai mitra utama, bukan sekadar peserta yang hadir menyaksikan.
Membangun Jakarta sebagai kota global tidak boleh menghilangkan prinsip dasar kebudayaan: bahwa setiap tradisi memiliki pemilik sejarah, pewaris nilai, dan penjaga marwahnya. Pemerintah dapat menjadi fasilitator yang kuat, tetapi otoritas moral dan kultural tetap harus berada pada masyarakat yang melahirkan tradisi tersebut.
Haul Ulama Betawi akan memiliki makna yang lebih besar apabila menjadi ruang kolaborasi yang setara antara pemerintah, ulama, habaib, tokoh adat, lembaga kebudayaan, dan seluruh elemen masyarakat Betawi. Dengan demikian, penghormatan kepada para ulama tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi penghormatan terhadap martabat dan kedaulatan budaya Betawi itu sendiri.
“Budaya akan tetap hidup apabila pemiliknya diberi ruang untuk menentukan arah perjalanannya. Sebaliknya, budaya akan kehilangan ruhnya ketika hanya dijadikan panggung simbolik tanpa melibatkan pemilik sejarahnya.”
— Wan Noorbek
