Surabaya, — Budayantara.tv Departemen Antropologi dan Laboratorium Manusia, Budaya, dan Ragawi (Lab. MaBuRag) FISIP Universitas Airlangga kembali menghadirkan ruang diskusi akademik yang inspiratif melalui kuliah tamu bertajuk “Budaya Inovasi Sosial: Transformasi Mindset Korporasi dalam Mengelola Ekosistem Bromo sebagai Aset Bersama (Common Resource)” pada Selasa (26/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Adi Sukadana FISIP UNAIR tersebut menghadirkan Wakil Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Ir. Suratno, S.Hut., M.M., IPU., sebagai narasumber utama. Acara dipandu langsung oleh Prof. Dr. H. Mohammad Adib, Drs., M.A., selaku Koordinator Lab. MaBuRag FISIP UNAIR, dan turut dihadiri Kepala Departemen Antropologi FISIP UNAIR, Dr. Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si.
Dalam pengantarnya, Prof. Adib menyampaikan gagasan besar yang lahir dari penelitian terkait transformasi ekosistem mata air dan karbon menjadi dana abadi beasiswa desa. Menurutnya, alam tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga dapat menjadi modal sosial untuk memberdayakan pendidikan masyarakat pedesaan.
Kuliah tamu ini menyoroti pentingnya perubahan paradigma korporasi dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya kawasan ekosistem Bromo sebagai aset bersama atau common resource. Hutan, menurut Ir. Suratno, tidak lagi dapat dipandang semata sebagai sumber ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial, budaya, dan ekologis yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
“Pengelolaan hutan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, namun juga perlu mengedepankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ujar Ir. Suratno.
Ia menjelaskan bahwa Perhutani sebagai satu-satunya BUMN kehutanan di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga keseimbangan antara aspek people, planet, dan profit. Ketiganya, menurutnya, merupakan aspek yang saling memengaruhi dan tidak mudah diseimbangkan.
“Hutan bukan hanya penghasil kayu. Hutan menjaga ketahanan pangan, menyediakan sumber mata air bersih, menyerap karbon, serta mendukung ketahanan energi nasional,” tambahnya.
Dalam paparannya, Ir. Suratno juga mengungkapkan bahwa Perhutani Jawa Timur saat ini mengelola lebih dari satu juta hektar kawasan hutan. Namun, setelah kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada 2025, sebagian kawasan dikembalikan kepada negara sehingga luas pengelolaan berkurang menjadi sekitar 608 ribu hektar.
Tekanan terhadap kawasan hutan, lanjutnya, semakin besar seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 286 juta jiwa pada akhir 2025. Pulau Jawa sendiri dihuni sekitar 57–58 persen populasi nasional, sementara luas hutannya terus mengalami penyusutan.
Kondisi tersebut memunculkan lima tantangan utama yang kini dihadapi sektor kehutanan, yakni ketahanan pangan, kebutuhan energi terbarukan, ketersediaan air bersih, kualitas udara, serta ketahanan iklim akibat perubahan musim yang tidak menentu.
Di sisi lain, persoalan sosial juga menjadi tantangan serius. Ir. Suratno mengakui masih banyak masyarakat miskin yang hidup di sekitar kawasan hutan.
“Perhutani sering disalahkan atas kemiskinan masyarakat sekitar hutan, padahal itu merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak,” tegasnya.
Sebagai solusi, Perhutani mengembangkan strategi kolaboratif melalui sistem tumpang sari, agroforestry, pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan tebu, hingga budidaya madu hutan. Selain itu, Perhutani juga memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Saat ini tercatat sekitar 538.540 anggota LMDH terlibat dalam berbagai program perhutanan sosial. Sebanyak 133 ribu kepala keluarga telah memperoleh akses pengelolaan melalui 438 kelompok masyarakat. Perhutani juga menerapkan sistem bagi hasil sebesar 25 persen kepada masyarakat sekitar hutan sebagai bentuk harmonisasi hubungan antara pengelola hutan dan warga.
Konsep agroforestry menjadi salah satu pendekatan yang dinilai mampu menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam dengan mengintegrasikan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan secara bersamaan.
Namun demikian, Ir. Suratno mengungkapkan bahwa Perhutani masih menghadapi stigma sebagai penghambat pembangunan.
“Perhutani itu sering dicap penghambat pembangunan,” ungkapnya.
Padahal, menurutnya, keberadaan hutan justru memiliki peran vital dalam menjaga kualitas udara, kestabilan iklim, dan sumber mata air jangka panjang.
“Perhutani berkomitmen menjaga dan melindungi kurang lebih 1.385 titik sumber mata air yang berada dalam kawasan hutan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, isu perdagangan karbon dan pengelolaan kawasan Bromo turut menjadi perhatian utama. Ir. Suratno menjelaskan bahwa regulasi perdagangan karbon di Indonesia masih belum optimal, meskipun memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Sebagai langkah nyata, Perhutani mendorong penanaman pohon dengan daya serap karbon tinggi seperti trembesi, beringin, dan mahoni.
Kuliah tamu ini juga menekankan pentingnya transformasi budaya organisasi melalui pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG). Korporasi dituntut tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam tata kelola dan budaya kerja organisasi.
Menutup diskusi, para pembicara menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keberlanjutan sumber daya alam memerlukan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, korporasi, akademisi, hingga masyarakat.
Antusiasme mahasiswa terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para peserta mengaku mendapatkan wawasan baru mengenai dinamika pengelolaan hutan Indonesia dan tantangan yang dihadapi Perhutani dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
(Aminoto)
