Batas antara Karya Seni, Kritik Sosial, dan Gangguan Ketertiban Umum

Standar Ganda yang Membingungkan

Oleh: Karsono Hadi – Sutradara

Jakarta – Budayantara.tv Saya sudah membaca dan mendengar soal Pesta Babi, film dokumenter garapan Dandhy Dwi Laksono. Dan terus terang, ini bukan pertama kalinya saya melihat sebuah film dianggap “terlalu panas” untuk ditonton bersama di ruang publik.

Kasusnya sebenarnya sederhana. Sejumlah acara nonton bareng di kampus dibubarkan aparat. Alasannya klasik: film tersebut dinilai sensitif dan berpotensi mengganggu stabilitas. Padahal, jika melihat isinya, film ini hanya menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional terhadap hutan adat di Papua Selatan, khususnya kehidupan masyarakat Muyu, Marind, Awyu, dan Yei yang menjadi subjek utama cerita.

Judul Pesta Babi sendiri sesungguhnya merupakan metafora dari tradisi budaya Awon Atatbon yang terancam punah akibat kerusakan hutan. Namun seperti yang sering terjadi, judul yang terdengar provokatif lebih cepat memancing reaksi dibanding upaya memahami isi karya itu sendiri. Dari situlah perdebatan lama kembali muncul: apakah ini karya seni, kritik sosial, atau justru dianggap pemicu kericuhan?

Dari pengalaman saya di industri perfilman sejak era Orde Baru hingga sekarang, batas antara ketiganya memang sangat tipis. Dan yang sering menentukan bukan kualitas filmnya, melainkan siapa yang menonton dan siapa yang sedang memegang kekuasaan pada saat itu.

Yang menarik, pernyataan dari para pejabat pun terdengar tidak sepenuhnya sejalan. Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak pernah melarang nonton bareng. Sementara Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan film seharusnya berdasarkan putusan pengadilan. Di sisi lain, Puan Maharani menyebut judul film tersebut sensitif dan perlu ditindaklanjuti.

Dari luar, situasi ini terlihat seperti saling melempar bola tanggung jawab. Namun dampaknya di lapangan sangat nyata. Aparat menjadi ragu menentukan sikap karena batasnya sendiri tidak pernah benar-benar jelas.

Dari sudut pandang kebebasan berekspresi, para aktivis tentu melihat ini sebagai persoalan hak asasi manusia dan kebebasan berkesenian. Saya memahami dan setuju pada titik tertentu. Namun saya juga bisa memahami kekhawatiran pihak yang memiliki kewenangan menjaga stabilitas. Persoalannya adalah: ketika batasan tidak dibuat secara jelas dan konsisten, maka yang pertama kali menjadi korban justru karya itu sendiri — dan masyarakat yang ingin melihatnya.

Ada standar ganda yang menurut saya cukup mengganggu. Di satu sisi, film sering dianggap sekadar produk hiburan atau bisnis yang tidak terlalu penting. Namun di sisi lain, sebuah film bisa tiba-tiba diperlakukan sebagai ancaman serius bagi kekuasaan. Lalu sebenarnya posisi sineas berada di mana?

Sebagai pembuat film, tugas kami hanyalah menciptakan karya dan menyampaikan gagasan. Setelah itu, publik yang menilai. Kami bukan hakim, bukan polisi, dan bukan pula politisi.

Mungkin sikap paling jernih dalam menghadapi kasus seperti ini adalah tidak terburu-buru menghakimi salah satu pihak. Tetap tenang, tetapi kritis. Sebab pertanyaan terpentingnya masih sama di mana sebenarnya batas antara karya seni, kritik sosial, dan gangguan ketertiban umum?

Karena jika batas itu terus berubah mengikuti siapa yang sedang berkuasa, maka yang dirugikan bukan hanya para sineas. Yang paling rugi adalah publik masyarakat yang kehilangan ruang untuk melihat, berpikir, dan mengambil kesimpulan sendiri.**