Jakarta – Budayantara.tv Industri film Indonesia tengah berada dalam fase pertumbuhan yang menjanjikan. Jumlah penonton meningkat, platform distribusi semakin beragam, dan investasi terus mengalir. Namun di balik geliat positif itu, tersimpan persoalan lama yang belum kunjung tuntas: relasi antar produser yang rapuh, penuh kecurigaan, dan kerap memicu konflik di tengah proses produksi.
Bagi Adisurya Abdy, persoalan ini bukan sekadar benturan ego. Ia melihat masalah yang lebih mendasar—ketiadaan budaya produksi yang matang. Banyak film digarap dengan semangat kolektif, tetapi tanpa sistem kerja kolektif yang jelas. Semua pihak ingin terlibat, namun batas peran sering kali kabur. Akibatnya, kuasa tersebar tanpa tanggung jawab yang tegas.
Secara struktural, pembagian peran produser sebenarnya telah terdefinisi: ada executive producer, creative producer, dan line producer. Namun dalam praktiknya, batas-batas itu kerap melebur. Executive producer ikut mencampuri urusan kreatif, creative producer terlibat dalam perhitungan finansial, sementara line producer dipaksa menjadi penengah konflik yang bukan domainnya.
Situasi ini membuat proses pengambilan keputusan berubah menjadi tarik-ulur kepentingan, bukan arah yang jelas. Dan seperti yang kerap terjadi, persoalan keuangan menjadi sumber konflik paling sensitif. Transparansi finansial masih dianggap ancaman, bukan kebutuhan. Anggaran disimpan rapat, laporan keuangan terlambat atau bahkan tidak pernah disampaikan. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan sulit tumbuh. Yang tersisa hanyalah prasangka.
Ironisnya, banyak proyek film dimulai tanpa kesepakatan visi yang jujur sejak awal. Ada yang mengejar festival internasional, ada yang membidik box office, dan ada pula yang sekadar ingin aman dari sensor. Tanpa keselarasan tujuan, produksi berjalan seperti kendaraan dengan beberapa pengemudi yang menarik arah berbeda—oleng, tersendat, atau sampai tujuan dalam kondisi tidak utuh.
Dalam dinamika tersebut, film sering menjadi korban utama. Kualitas berubah menjadi hasil negosiasi, bukan keputusan artistik. Cerita dipangkas bukan karena kebutuhan naratif, melainkan kompromi kepentingan. Kreativitas pun kalah oleh suara yang paling dominan, menjadikan film lebih sebagai arena kuasa ketimbang karya.
Adisurya menekankan bahwa harmoni antar produser bukanlah persoalan kedekatan personal, melainkan hasil dari desain kerja yang jelas. Kejelasan peran, transparansi keuangan, dan kesepakatan visi sejak awal menjadi fondasi utama. Tanpa itu, industri hanya bergantung pada niat baik sesuatu yang tidak cukup untuk menopang profesionalisme jangka panjang.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua produser harus bekerja bersama. Kolaborasi bukan kewajiban moral, melainkan soal kecocokan kerja. Memaksakan kemitraan tanpa fondasi hanya akan mempercepat konflik dan mengancam keberlangsungan proyek.
Bagi industri film Indonesia yang ingin berkembang lebih dewasa, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi sekadar bagaimana membuat film yang laku di pasar, tetapi bagaimana membangun ekosistem kerja yang sehat di balik layar.
Sebab pada akhirnya, film yang kuat tidak hanya lahir dari ide yang baik, tetapi dari sistem kerja yang memungkinkan setiap orang berkontribusi tanpa saling menjatuhkan. Selama konflik antar produser masih menjadi cerita utama di balik layar, maka film-film yang dihasilkan akan terus terasa sebagai kompromi panjang bukan keputusan kreatif yang utuh.
