Oleh : Masdjo Arifin -Founder Budayantara Digital Network (BDN)
Jakarta,- Budayantara.tv Di balik semangat memajukan kebudayaan nasional, terselip praktik lama yang tak kunjung usai: keberadaan makelar budaya anggaran. Mereka hadir dengan wajah ramah, membawa janji manis, dan menawarkan jalan pintas bagi komunitas, penggiat budaya, hingga pelaku seni untuk memperoleh kucuran dana dari pemerintah daerah maupun pusat.
Modusnya berulang dan nyaris seragam. Dengan mengatasnamakan “orang dalam”, “jalur khusus”, atau “kedekatan dengan pejabat”, para makelar ini meyakinkan calon penerima bahwa sebuah proyek budaya bisa dengan mudah lolos pendanaan bahkan dengan nilai anggaran yang lebih besar. Iming-iming kemudahan inilah yang kerap menjadi godaan, terutama bagi komunitas yang minim akses informasi dan lemah secara administratif.
Bayang-bayang Makelar di Institusi Budaya
Budayantara menilai tidak tertutup kemungkinan masih adanya oknum makelar yang berkelindan di sekitar kementerian atau dinas terkait. Mereka sering kali datang dari lingkungan yang mengatasnamakan penggiat budaya, namun sejatinya tidak memiliki kewenangan maupun tanggung jawab langsung terhadap proses pengalokasian anggaran ke daerah.
Meski demikian, peran mereka menyerupai perantara tak resmi menjembatani, mengatur, bahkan “mengondisikan” proyek budaya. Ironisnya, banyak penerima anggaran yang tidak memahami mekanisme resmi, sehingga tanpa sadar terjebak dan akhirnya menjadi korban praktik ini.
Akibatnya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga rusaknya kepercayaan terhadap sistem pendanaan kebudayaan yang seharusnya menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Fenomena Makelar Proyek: Ancaman bagi Transparansi dan Efisiensi
Fenomena makelar proyek baik di sektor budaya maupun sektor lain merupakan ancaman serius bagi tata kelola pengadaan pemerintah. Praktik ini menciptakan ekosistem yang tidak sehat, di mana keputusan tidak lagi berbasis kualitas gagasan, manfaat publik, atau kompetensi pelaksana, melainkan pada siapa yang memiliki akses ke belakang layar.
Lebih jauh, keberadaan makelar memperpanjang rantai birokrasi informal yang rawan penyimpangan. Anggaran yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik justru tergerus oleh biaya-biaya tak resmi, komitmen tersembunyi, dan konflik kepentingan.
Tersingkirnya Perusahaan Profesional
Dampak paling nyata dari praktik ini adalah tersingkirnya perusahaan dan pelaku profesional yang berintegritas. Mereka yang memiliki rekam jejak, kapasitas teknis, dan komitmen terhadap kualitas sering kali tidak memiliki ruang bersaing. Bukan karena kalah mutu, melainkan kalah dalam permainan non-prosedural yang berlangsung di balik layar.
Situasi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha yang jujur, tetapi juga negara dan masyarakat luas. Proyek budaya berisiko dikerjakan secara asal-asalan, minim dampak, bahkan gagal mencapai tujuan pelestarian dan pengembangan kebudayaan itu sendiri.
Menata Ulang Ekosistem Pendanaan Budaya
Sudah saatnya ekosistem pendanaan budaya dibersihkan dari praktik percaloan. Transparansi informasi, literasi anggaran bagi komunitas budaya, serta keberanian institusi untuk menutup celah permainan makelar menjadi kunci utama.
Budaya tidak boleh dijadikan komoditas transaksi gelap. Ia adalah identitas, martabat, dan warisan bersama. Ketika anggaran budaya dikelola secara bersih dan profesional, maka yang tumbuh bukan hanya proyek, tetapi juga kepercayaan, kualitas, dan masa depan kebudayaan bangsa.
