Jakarta – Budayantara.tv Tuduhan terhadap Hashim Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi yang bertugas dalam delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) sebagaimana disampaikan melalui akun Instagram Indonesia Climate Justice Literasi (ICJL) dinilai tidak berdasar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Saad Budiman Lubis di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Saad Budiman Lubis menegaskan bahwa penugasan Utusan Khusus Presiden harus dipahami dalam kerangka mandat negara dan kepentingan nasional. Diplomasi iklim Indonesia merupakan agenda negara yang harus diperjuangkan secara kolektif, bukan dipersempit menjadi polemik mengenai latar belakang atau keterkaitan personal seorang pejabat.
Menurut Saad, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus dibangun di atas fakta, argumentasi, dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Menarik kesimpulan mengenai konflik kepentingan hanya berdasarkan dugaan atau keterkaitan dengan sektor industri tertentu merupakan sikap yang tidak mencerminkan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa.
“Kita harus mengedepankan objektivitas. Jangan terburu-buru menuduh seseorang memiliki konflik kepentingan tanpa terlebih dahulu menunjukkan dasar, fakta, dan indikator yang jelas. Ada perbedaan mendasar antara dugaan, persepsi, dan fakta hukum maupun fakta kebijakan. Jangan sampai polemik figur justru mengaburkan kepentingan negara yang jauh lebih besar,” tegas Saad.
Ia menekankan bahwa Hashim Djojohadikusumo dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden harus dipandang sebagai pejabat yang sedang menjalankan penugasan negara untuk membawa kepentingan dan visi Indonesia dalam percaturan diplomasi iklim internasional.
Saad juga mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan persoalan sederhana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan hitam-putih. Indonesia harus memperjuangkan keseimbangan antara penurunan emisi, ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut arus dalam diplomasi iklim global. Kita harus berani memperjuangkan kepentingan nasional. Transisi energi harus berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan kemampuan ekonomi, ketersediaan energi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Inilah perspektif kebangsaan yang harus dibawa Indonesia,” tambahnya.
Senada dengan Ketua Umum, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPP KNPI, Muhammad Solihin, menegaskan bahwa DPP KNPI memiliki posisi yang jelas dalam agenda perubahan iklim. Posisi tersebut dituangkan melalui Resolusi Kaum Muda untuk Perubahan Iklim sebagai bentuk kontribusi pemikiran generasi muda terhadap arah kebijakan energi dan lingkungan Indonesia.
Resolusi Kaum Muda untuk Perubahan Iklim merupakan hasil kajian tim perumus DPP KNPI yang telah disampaikan kepada Kantor Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi untuk menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi delegasi Indonesia dalam menghadapi COP31.
Menurut Solihin, menjelang penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-31 atau COP31 UNFCCC di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026, Indonesia membutuhkan konsolidasi gagasan dari berbagai elemen bangsa. Diplomasi iklim tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan delegasi resmi, tetapi juga harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi kepemudaan, dan komunitas lingkungan.
Solihin menjelaskan bahwa Resolusi Kaum Muda untuk Perubahan Iklim memuat sembilan butir sikap strategis yang merepresentasikan pandangan pemuda terhadap tantangan perubahan iklim dan transformasi pembangunan Indonesia.
Di antara substansi utama yang diperjuangkan adalah:
- Mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, dengan mendorong kebijakan nasional yang selaras dengan komitmen global untuk membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celsius.
- Transisi energi berkeadilan, termasuk transformasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menuju sistem energi rendah emisi dengan tetap menjamin ketahanan pasokan, keterjangkauan energi, serta perlindungan pekerja dan masyarakat terdampak.
- Percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, melalui optimalisasi potensi energi surya, angin, air, panas bumi, dan sumber energi bersih lainnya.
- Pemerataan akses energi bersih, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar transformasi energi dapat dirasakan secara inklusif.
- Penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs) dan penguatan kapasitas generasi muda agar mampu mengambil peran dalam ekonomi rendah karbon.
Selain itu, resolusi tersebut juga mencakup penguatan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas serta literasi iklim, pelibatan aktif pemuda dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kolaborasi multipihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Lebih lanjut, Solihin mengajak seluruh organisasi kepemudaan, akademisi, peneliti, aktivis lingkungan, komunitas energi, pelaku usaha, dan masyarakat luas untuk menyampaikan gagasan serta rekomendasi strategis yang dapat dihimpun sebagai masukan bagi pemerintah dan delegasi Indonesia dalam forum COP31.
DPP KNPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan objektivitas, kedewasaan dalam berdemokrasi, dan sikap kenegarawanan demi terwujudnya hasil diplomasi iklim yang berpihak pada kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
