Oleh: M.Guntur Alting
Dewan Pembina DPW SWI JAYA-DKI Jakarta
DALAM Phaedrus, Plato bercerita tentang Socrates yang ragu pada tulisan.
Bagi filsuf Yunani itu, kata-kata yang dibekukan dalam teks sering kali kehilangan kehangatan dialog, tak bisa membela dirinya sendiri ketika disalahartikan.
Namun, di panggung politik yang riuh, justru dari kata-katalah kekuasaan diuji atau dilunakkan.
Jumat kemarin, di Istana Negara, Margarito Kamis dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Seorang akademisi hukum tata negara asal Universitas Khairun, Ternate, kini duduk di jajaran yang sama dengan Pratikno dan Hatta Rajasa.
Di balik kilat lampu kamera dan pakaian sipil lengkap, ada sesuatu yang bergeser: seorang penafsir hukum yang biasanya bersuara nyaring di ruang publik.
Kini, ia melangkah masuk ke dalam ruangan tempat bisikan lebih menentukan ketimbang teriakan.
Margarito selama ini kita kenal sebagai sosok yang pandai mengolah pasal menjadi argumen yang tangkas, kadang menohok.
Ia datang dari Maluku Utara, sebuah kawasan di mana sejarah ketatanegaraan Nusantara pernah ditorehkan oleh kesultanan-kesultanan besar jauh sebelum republik ini dibayangkan.
Kehadirannya di ring satu Presiden Prabowo Subianto bisa dibaca sebagai “etalase representasi”: bahwa gagasan tentang tertib hukum tak cuma lahir dari ruang-ruang kuliah ber-AC di Jawa, tapi juga dari pesisir yang jauh.
Namun, kekuasaan punya bahasanya sendiri.Sejak zaman Niccolò Machiavelli menulis petunjuk untuk sang Pangeran di Firenze, penasihat raja selalu berdiri di persimpangan yang rawan.
Di satu sisi, ada kebenaran ilmu yang menuntut kesetiaan pada prinsip; di sisi lain, ada realitas politik yang kerap menuntut kompromi.
Seorang pakar hukum yang menjadi penasihat presiden tak lagi sekadar mengutip teks konstitusi dengan bebas.
Ia harus menakar kapan hukum menjadi benteng “ethical,” dan kapan ia berisiko sekadar dijadikan stempel pembenar bagi keputusan politis.
Di sinilah pertaruhan itu dimulai.
Dalam kebudayaan kita, Istana sering kali memiliki daya serap yang luar biasa. Ia sanggup menjinakkan suara yang paling vokal, meredam gelisah yang paling tajam, menjadi keheningan yang santun.
Apakah Margarito akan tetap membawa kejelian dan keberanian akademisnya ke dalam ruang penasihat?
Ataukah, sebagaimana acap kali terjadi dalam sejarah kekuasaan, jarak antara idealisme pasal dan praktisme istana akhirnya melebur dalam retorika yang tenang?
Kita belum tahu. Yang jelas, sejarah tak pernah dicatat dari niat baik di awal pelantikan, melainkan dari keberanian untuk mengatakan “tidak” ketika hukum hendak dibelokkan.
Selamat bertugas Bang Ito..
Rakyat Indonesia menanti keberanianmu. **
o
