Manokwari,— Budayantara.tv Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat persatuan dalam membangun Papua di tengah keberagaman masyarakat dan kompleksitas tantangan pembangunan.
Akademisi Universitas Papua (UNIPA), Dr. Hendrik Arwam, mengatakan pembangunan Papua tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Fondasi paling penting yang harus terus diperkuat adalah perdamaian dan rasa saling percaya di tengah masyarakat.
“Pembangunan membutuhkan perdamaian. Tanpa perdamaian, sulit bagi masyarakat untuk membangun masa depan secara bersama-sama. Karena itu, semangat persatuan harus terus dipupuk pada setiap orang Papua,” ujar Hendrik dalam refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Menurut Hendrik, Papua memiliki karakter sosial yang sangat beragam. Perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan yang seharusnya menjadi energi pembangunan, bukan sumber perpecahan.
Ia menilai kebinekaan Papua perlu dikelola sebagai kekuatan sosial. Pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat masih dibebani prasangka, ketidakpercayaan, maupun konflik horizontal.
“Papua memiliki kebinekaan yang luar biasa. Perbedaan itu jangan dilihat sebagai kelemahan. Justru kebinekaan harus menjadi modal sosial untuk membangun Papua bersama-sama,” katanya.
Hendrik menilai rasa saling percaya antarsesama masyarakat merupakan salah satu modal paling penting bagi Papua untuk bergerak lebih maju. Kepercayaan akan memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan generasi muda.
“Kalau kita saling percaya, kita bisa bekerja sama. Kalau kepercayaan hilang, program pembangunan sebagus apa pun akan sulit mendapatkan dukungan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan Papua menurutnya harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan manusia. Masyarakat bukan hanya penerima kebijakan, tetapi harus menjadi bagian dari proses merumuskan, menjalankan, dan mengawasi pembangunan.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa memiliki. Masyarakat perlu merasa bahwa pembangunan adalah milik bersama, bukan sesuatu yang datang dari luar kemudian hanya mereka terima hasilnya,” kata Hendrik.
Ia mengakui Papua masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketimpangan akses pelayanan dasar, kualitas sumber daya manusia, konektivitas antarwilayah, kesempatan ekonomi, hingga persoalan sosial dan keamanan. Namun, Hendrik mengingatkan tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan optimisme.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Tetapi jangan sampai tantangan membuat kita kehilangan harapan. Justru karena tantangannya besar, persatuan dan perdamaian harus semakin kuat,” katanya.
Menurut dia, pembangunan di Papua membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kemanusiaan. Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pusat ekonomi memang penting, tetapi keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada kualitas hubungan sosial masyarakat.
“Pembangunan fisik bisa kita ukur dengan angka dan capaian. Tetapi pembangunan sosial membutuhkan kepercayaan, dialog, dan kebersamaan. Ini yang harus terus kita bangun,” ujarnya.
Hendrik juga menekankan pentingnya ruang dialog yang sehat di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan mengenai pembangunan merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi, tetapi harus dikelola melalui komunikasi dan mekanisme yang damai.
“Berbeda pendapat itu biasa. Yang tidak boleh adalah perbedaan tersebut membuat kita kehilangan persaudaraan. Papua membutuhkan budaya dialog, bukan saling mencurigai,” katanya.
Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam pembangunan. Menurutnya, partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi sekaligus meningkatkan keberlanjutan berbagai program pembangunan.
“Ketika masyarakat dilibatkan, mereka bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penjaga pembangunan itu sendiri,” ujar Hendrik.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk membangun generasi Papua yang mampu menjadi jembatan persatuan. Kampus tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran kebangsaan.
“Generasi muda Papua harus memiliki dua hal sekaligus, yakni kompetensi untuk menghadapi perubahan zaman dan karakter yang kuat untuk menjaga persatuan,” katanya.
Hendrik menilai momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi titik untuk memperkuat optimisme bahwa Papua dapat berkembang dengan kekuatan sendiri, tanpa kehilangan identitas dan kebinekaannya.
“Papua tidak akan maju kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Kita harus membangun Papua dengan kebinekaan yang kita miliki, dengan perdamaian sebagai fondasi dan rasa saling percaya sebagai modal sosial,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Papua menjadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan memperluas kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Perdamaian bukan sekadar kondisi tanpa konflik. Perdamaian adalah kemampuan kita untuk hidup bersama, saling menghormati, saling percaya, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog. Kalau fondasi ini kuat, Papua memiliki modal besar untuk maju,” pungkas Hendrik.
