Oleh : Musysy (Gus SYAM)
Sejak fajar peradaban modern, manusia telah menyepakati satu premis fundamental: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang bersifat fitrah atau kodrati. Hak ini tidak sekadar diberikan oleh negara atau piagam internasional, dan tidak pula baru dimulai ketika tangisan pertama seorang bayi pecah di dunia. Lebih dalam dari itu, HAM telah melekat secara suci sejak manusia masih berupa janin di dalam kandungan ibunya. Ia adalah manifestasi dari martabat kemanusiaan itu sendiri. Namun, ketika kita memalingkan wajah dari teks-teks hukum idealis menuju realitas global, sebuah paradoks besar yang menyesakkan dada langsung muncul ke permukaan: mengapa pelanggaran HAM tetap marak terjadi?
Jawabannya terletak pada dualisme sifat manusia. Di satu sisi manusia memiliki hak kodrati, namun di sisi lain secara alami manusia memiliki insting bertahan hidup serta ego dan keinginan. Ketika keinginan tersebut tidak terkendali dan melampaui batas, ia berubah menjadi ambisi dan obsesi untuk menguasai.
Sisi gelap inilah yang melahirkan tragedi kemanusiaan—di mana pihak yang kuat enggan berbagi lalu menindas yang lemah demi mempertahankan supremasi kekuasaannya.
Kondisi ini diperparah ketika sistem hukum dan pengawasan gagal, maka di sinilah letak kedudukan moral sebagai lokomotif kompas dalam berkehidupan; bumi dan kehidupan di dalamnya bukanlah properti yang harus kita kuasai dengan egoistis, melainkan sebuah ruang bersama yang harus dirawat dengan kesadaran bahwa kita semua setara. Perbedaan kita hanyalah pada peran sosial, yaitu fungsi dan kegunaan.
Ketika benteng hukum formal mulai goyah atau bahkan tumpul, instrumen hukum tertulis saja tidak lagi cukup untuk menahan laju ambisi destruktif manusia. Hukum sering kali memiliki celah yang bisa dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kuasa demi mengamankan status quo dan memperlakukan sesamanya seolah-olah seperti properti pribadi.
Oleh karena itu, kesadaran etis dan moralitas harus mengambil alih peran utama dalam ruang publik. Moralitas bertindak sebagai kekuatan penggerak (lokomotif) sekaligus penunjuk arah (kompas) yang mengingatkan manusia bahwa eksistensi kita di bumi ini adalah untuk saling menggenapi melalui peran sosial yang berbeda wujud dari interdependensi manusia, bukan untuk saling menundukkan atau melenyapkan.
Pada akhirnya, perjuangan menegakkan HAM bukan sekadar perang regulasi di atas kertas undang-undang atau perdebatan formal di ruang sidang. Ini adalah perjuangan abadi untuk merawat kesadaran kolektif dalam laku hidup bersama. Hanya ketika kita berani meruntuhkan ego kepemilikan yang destruktif dan memeluk prinsip kesetaraan universal, kita dapat menghentikan lingkaran setan penindasan. Dengan menempatkan moral sebagai lokomotif kompas berkehidupan, barulah fitrah suci HAM yang dibawa sejak dalam kandungan dapat benar-benar terjaga, dan bumi ini bisa menjelma menjadi ruang bersama yang aman bagi setiap insan, tanpa peduli apa pun peran sosial, fungsi, dan kegunaannya.




