Oleh: M.Guntur Alting
Dewan Pembina DPW SWI DKI Jakarta
Jakarta – Budayantara.tv SAAT mendengar berita sel mewah di Lapas Cibinong. Respon saya cuma satu: yaaaa… Terjadi lagi.
Pola tua, lagu lama. Pemainnya saja yang berganti, lokasinya berpindah. Dulu Sukamiskin, lalu Cipinang, sekarang Cibinong.
Esok lusa?
Jangan-jangan sudah ada daftar tunggu di lapas lainnya. Logikanya begini. Kenapa sel mewah itu bisa ada?
Jawabannya simpel: “supply and demand.” Ada pasar, ada barang. Ada orang kaya yang masuk penjara, ada petugas yang gajinya pas-pasan. Klop.
Bagi orang kaya—apalagi mantan pejabat atau pengusaha besar—kehilangan kebebasan itu berat. Tapi kehilangan kenyamanan?
Oh, itu jauh lebih menyiksa.
Mereka tidak terbiasa tidur di atas semen dingin. Tidak biasa makan nasi kucing. Tidak tahan bau toilet tersumbat.
Maka, otak bisnisnya berputar. Di dalam penjara pun, mereka tetap berpikir ala pengusaha: How much?
Berapa harga satu unit AC?
Berapa sewa kamar per bulan?
Berapa jatah harian supaya HP tidak disita?
Selama angka itu masih di bawah nilai proyek yang dulu mereka korupsi, ya murah sekali. Bagi mereka, itu cuma biaya operasional. “Operational cost” hidup di bui.
Di sisi lain, ada petugas lapas. Gaji PNS kelas menengah. Tiap hari melihat narapidana kaya raya melambaikan lembaran merah.
Awalnya mungkin iman teguh. Lama-lama? Yah, benteng pertahanan itu bobol juga. Alasan klasik: kebutuhan hidup, uang sekolah anak, sampai bisikan “toh semua orang juga begitu”.
Maka terjadilah transaksi.
Kamar pengap dirombak. Dinding dicat ulang. Kasur busa tebal masuk. Televisi kabel terpasang. Wi-Fi memancar halus. “Bimsalabim”: sel penjara berubah jadi boutique hotel kelas melati plus-plus.
-000-
Lalu bagaimana dengan napi rakyat biasa?
Ah, Anda sudah tahu jawabannya. Napi pencuri ayam, pembegal motor, atau korban narkoba eceran ya tetap di blok umum.
Satu sel isi 30 orang. Tidur miring mirip ikan asin di dalam besek. Mau kencing harus antre, mau tidur harus bergantian.
Di sinilah letak ironinya. Penjara yang katanya tempat membina, malah jadi tempat menegaskan kasta. Di luar penjara ada kasta, di dalam penjara kastanya makin kentara.
Yang kaya tetap menikmati fasilitas, yang miskin makin ringsek dihajar keadaan.
Apakah sistemnya salah? Jelassss.
Apakah menterinya harus mundur?
Di negara kita, tradisi mundur itu langka. Paling-paling yang kena sanksi ya Kepala Lapas-nya.
Copot jabatan, tarik ke kantor pusat, selesai. Nanti kalau hebohnya sudah reda, pola yang sama terulang lagi di tempat lain.
Penjara kita ini ibarat kapal bocor yang cuma ditambal pakai isolasi. Begitu disiram air, bocor lagi di bagian bawah.
Selama standar gaji petugas tidak memadai, selama pengawasan internal cuma formalitas di atas kertas, dan selama uang masih dianggap sebagai “Dewa” yang bisa mengatur segalanya—jangan harap sel mewah bakal hilang.
Mungkin solusi radikalnya sekalian saja: lapas dibikin transparan. Bikin kuesioner saat napi baru masuk.
Mau kelas VIP, Eksekutif, atau Ekonomi?
Tarifnya diresmikan, uangnya masuk ke kas negara untuk subsidi makan napi miskin. Transparan sekalian.
Cynical? Memang.
