Jakarta, – Budayantara.tv Dinamika politik nasional kembali menghadirkan momentum penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama dan masyarakat.
Ketua Umum Forum Ulama dan Santri Indonesia (FUSI), Gus Syaifuddin, menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas keputusan Gibran. Menurutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepentingan nasional, persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus selalu ditempatkan di atas kepentingan jabatan maupun kekuasaan.
Bagi Gus Syaifuddin, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali hakikat kepemimpinan. Jabatan merupakan amanah yang memiliki batas waktu, sementara pengabdian kepada bangsa dan negara tidak boleh berhenti hanya karena seseorang tidak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan.
“Di atas segala-galanya, persatuan bangsa dan keutuhan Indonesia harus menjadi prioritas utama. Jabatan bukanlah tujuan akhir dari sebuah pengabdian. Seorang pemimpin harus memiliki kebesaran hati untuk memahami bahwa kepentingan rakyat dan keselamatan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun kelompok,” ungkap Gus Syaifuddin.
Ia menilai, sikap legawa dalam menghadapi dinamika politik merupakan bagian penting dari kedewasaan berdemokrasi. Perbedaan pandangan dan kepentingan politik semestinya tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Mengutamakan Kepentingan Bangsa di Atas Kekuasaan
Gus Syaifuddin juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya kebesaran jiwa seorang pemimpin dalam menghadapi situasi politik yang sulit.
Ia menyinggung perjalanan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai salah satu bagian dari sejarah demokrasi nasional. Menurutnya, pengalaman bangsa pada masa tersebut harus menjadi pelajaran bahwa dinamika kekuasaan tidak boleh membuat bangsa kehilangan orientasi terhadap persatuan dan masa depan negara.
“Sejarah Gus Dur mengajarkan kita bahwa kekuasaan, konflik politik, dan kepentingan bangsa merupakan persoalan besar yang harus disikapi dengan kebijaksanaan. Kita harus mengambil pelajaran dari sejarah, bukan mengulang perpecahan. Kepentingan Indonesia harus selalu lebih utama daripada sekadar mempertahankan jabatan,” tuturnya.
Atas nama keluarga besar Forum Ulama dan Santri Indonesia, Gus Syaifuddin juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden RI.
Menurutnya, setiap kontribusi bagi bangsa patut dihargai, terlepas dari berbagai perbedaan penilaian politik di tengah masyarakat.
Mengajak Bangsa Menatap Masa Depan
Lebih jauh, Gus Syaifuddin berharap dinamika politik yang terjadi saat ini tidak menjadi sumber perpecahan baru. Sebaliknya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun rekonsiliasi nasional, memperkuat persaudaraan, serta mengembalikan energi bangsa pada agenda pembangunan.
Ia mengajak para ulama, santri, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh elemen politik untuk menjaga suasana kebangsaan agar tetap kondusif.
“Harapan kami, seluruh proses ketatanegaraan berjalan sesuai konstitusi, dengan mengedepankan hukum, etika, dan kepentingan rakyat. Mari kita dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat bekerja secara optimal, mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kemajuan Indonesia,” katanya.
Gus Syaifuddin menegaskan, demokrasi tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kompetisi untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Demokrasi juga harus menjadi ruang untuk menunjukkan kedewasaan, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan bersama.
“Jangan sampai perbedaan politik membuat kita lupa bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu Indonesia. Mari kita rawat persaudaraan, mengedepankan musyawarah, serta menghindari permusuhan. Indonesia terlalu besar untuk dikorbankan oleh kepentingan politik sesaat,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan bahwa sejarah akan selalu mengingat bukan hanya siapa yang pernah menduduki jabatan, tetapi juga bagaimana seseorang bersikap ketika bangsa menghadapi ujian.***
