Jakarta — Budayantara.tv Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong Danantara memperkuat kolaborasi pengelolaan aset budaya agar tidak berhenti sebagai simbol sejarah, melainkan menjadi penggerak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. Dalam dialog bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, dalam keterangannya.Selasa (24/2), Fadli menegaskan pentingnya paradigma living heritage dalam tata kelola cagar budaya.
“Kita ingin aset budaya kita menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Perluasan Model Borobudur
Fadli menyebut kerja sama pengelolaan di kawasan Candi Borobudur yang telah berjalan diharapkan dapat diperluas ke sejumlah situs lain seperti Candi Prambanan, Ratu Boko, dan Candi Plaosan.
Menurutnya, pemerintah telah meningkatkan fasilitas umum di berbagai kawasan tersebut. Tahap berikutnya adalah memperkuat tata kelola destinasi dan daya tarik wisata melalui kolaborasi dengan InJourney serta entitas di bawah Danantara.
Dari sudut pandang Danantara, optimalisasi ini bukan semata pelestarian, tetapi investasi jangka panjang. Pengelolaan terpadu, penguatan ekosistem UMKM, hingga konektivitas penerbangan menuju Yogyakarta dan sekitarnya dinilai menjadi kunci agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bidik Panggung Global
Tak hanya di dalam negeri, agenda internasional turut menjadi perhatian. Fadli membawa rencana partisipasi Indonesia dalam Venice Biennale 2026, yang disebutnya sebagai “etalase dunia” bagi karya dan identitas budaya bangsa.
Pada tahap awal, pemerintah merencanakan pengiriman tujuh seniman untuk program residensi selama dua bulan, serta tujuh seniman lain untuk kolaborasi lintas jejaring nasional. Target jangka menengahnya adalah menghadirkan paviliun Indonesia secara mandiri dalam dua tahun ke depan.
Dony menyatakan dukungan terhadap agenda tersebut, dengan catatan perlunya indikator kinerja yang jelas. “Kita perlu menetapkan KPI dan pesan strategis yang jelas dalam setiap partisipasi internasional,” katanya. Bagi Danantara, eksposur global harus diikuti dampak konkret, baik dalam bentuk jejaring, transaksi karya, maupun penguatan citra Indonesia sebagai pusat ekonomi budaya.
Ketimpangan Layar Bioskop
Dalam pertemuan itu, Fadli juga menyoroti ketimpangan akses layar bioskop. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 2.500 layar, jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 10.000 layar. Kolaborasi dengan Perum Produksi Film Negara (PFN) dan pemangku kepentingan lain dinilai penting untuk memperluas akses tontonan hingga ke kabupaten/kota.
Dari perspektif Danantara, sektor perfilman merupakan bagian integral ekonomi kreatif yang memiliki multiplier effect tinggi dari produksi, distribusi, hingga ekshibisi. Pemerataan layar berarti membuka pasar baru sekaligus memperluas literasi budaya.
Revitalisasi Museum Sejarah
Agenda lain yang dibahas adalah optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Fadli mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya di belakang kompleks museum guna memperluas fungsi ruang publik dan memperkuat narasi sejarah kebangsaan.
Bagi Danantara, penguatan narasi sejarah tidak hanya membangun identitas nasional, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata berbasis edukasi yang bernilai ekonomi.
“Optimalisasi aset ini pada akhirnya untuk negara dan masyarakat,” tegas Dony.
Kolaborasi lintas lembaga ini menandai pergeseran pendekatan pengelolaan budaya dari sekadar pelestarian menuju transformasi aset budaya sebagai pilar ekonomi masa depan.**
