Oleh : Karsono Hadi – Sutradara
Jakarta – Budayantara.tv Mari kita bicara tentang film. Bukan sinetron yang gak pernah tamat itu. Tapi tentang proses membuat film dan Hirarki di set. Siapa bilang “action” dan siapa yang cuma bisa bilang “ya, pak”.
Di satu sisi, kita didoktrin demokrasi. Suara rakyat suara Tuhan. Setiap orang setara. Tak ada manusia lebih berhak memerintah selain yang dipilih.
Lalu masuk lokasi syuting. Tiba-tiba kita menemukan dunia paralel.
Sang sutradara adalah raja. Bukan raja konstitusional. Raja absolut. Siapa berani protes ketika dia bilang “cut” berkali-kali karena ekspresi figuran tak sesuai harapan? Tak ada. Semua diam. Produser yang menggaji dia pun lebih banyak diam. Karena kekuasaan artistik adalah zona sakral.
Asisten sutradara pertama? Dia perdana menteri yang galak. Bukan yang lembut seperti di iklan layanan masyarakat. Dia berteriak soal jadwal. Materi film yang terbuang. Uang menguap setiap menit kru menunggu.
DOP Panglima perang cahaya. Punya veto atas di mana lampu diletakkan, meski itu berarti menuangkan kopi panas ke tangan penata artistik.
Kru di bawah tahu posisinya. Juru rias tak akan tiba-tiba memberi saran akting. Ass Soundman (Boomer) gak akan mengatur sudut kamera. Semua patuh. Bukan takut. Tapi paham bahwa di set film, butuh satu kepala, satu komando, satu mimpi yang dijalankan tanpa musyawarah saat hujan turun dan matahari sebentar lagi tenggelam.
Lucunya, kita tak pernah protes pada sistem ini. Malah mengaguminya. Kita sebut “Hirarki profesionalisme”. Kita bangga dengan rantai komando rapi. Kita memuji efisiensi dari kepatuhan pada hierarki.
Coba bayangkan jika seorang kru gaffer atau kru kabel listrik tiba-tiba minta hak suara setara sutradara dalam rapat sudut pengambilan gambar. Pasti seluruh kru tertawa. Atau marah. Karena kita paham betul, dalam produksi film, demokrasi adalah resep kekacauan. Film bisa gagal. Anggaran habis. Skrip jadi koran bekas.
Sekarang bandingkan dengan yang terjadi dinegeri kita. Negeri yang setiap hari bersumpah demi demokrasi. Konstitusinya lahir dari air mata dan darah. Setiap silanya mengajak musyawarah menuju mufakat.
Di negara ini, pejabat publik bisa bersikap seperti sutradara di lokasi syuting. “Kebijakan ini tak perlu didiskusikan,” katanya. Rakyat sering hanya mengangguk seperti figuran yang diberi tahu, “Kamu jalan dari A ke B, jangan lihat kamera, jangan banyak tanya.”
Ada yang bertindak seperti produser, megang uang, merasa paling berhak menentukan arah. Ada yang jadi asisten sutradara galak, mengatur jadwal rapat DPR absurd, meneriaki wartawan, membentak warga yang bertanya.
Dan kita? Banyak yang memilih jadi kru patuh. Karena terbiasa. Dari lokasi syuting kita belajar hierarki itu wajar. Pemimpin berhak tak didemo. Yang penting hasil bagus meski proses tak pernah benar-benar demokratis.
Saya tak bilang Demokrasi disistem produksi film salah. Tidak. Saya suka film rapi, setiap detik terencana, aktor tak tiba-tiba ubah dialog karena “suara hati nurani”. Di situlah seni lahir dari disiplin militeristik.
Kenapa kita begitu mudah menerima hierarki dalam seni, tapi sulit menerapkannya secara sehat dalam politik? Kenapa sutradara boleh otoriter demi film dua jam, tapi presiden tak boleh diingatkan saat mulai bersikap seperti sutradara yang lupa kamera suatu hari berhenti berputar?
Atau jangan-jangan demokrasi kita memang dirancang para pembuat film? Dirancang agar kita terus jadi figuran tertib. Figuran tak perlu tahu naskah utuh. Figuran cukup bahagia dengar bahwa film ini untuk rakyat. Tentang rakyat. Tapi sayangnya, tak pernah diproduksi oleh rakyat.
Sebab di belakang layar, yang megang mikrofon bukan siapa-siapa. Yang ambil keputusan akhir bukan ruang publik. Saat lampu padam, para pemain utama pergi ke pesta. Sementara para figuran pulang dengan wajah yang sempat tertangkap kamera dua detik. Tanpa kredit title. Tanpa nama di akhir.
Tapi setidaknya, kita disebut bagian dari demokrasi.
Ah, persetan dengan demokrasi kalau cuma jadi konsumsi tontonan.
Dalam proses film, saya rela duduk di kursi belakang. Karena hierarki itu demi hasil akhir. Tapi dalam bernegara, saya ingin setiap orang berhak bilang “cut” saat cerita mulai merugikan rakyat banyak.
Karena proses bernegara berbeda dengan proses film. Rakyat bukan figuran. Demokrasi bukan panggung sandiwara.**
