Jakarta – Budayantara.tv Industri perfilman Indonesia bersiap memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara akan memiliki bioskop sendiri. PT Produksi Film Negara (PFN) mengumumkan rencana pembangunan bioskop milik negara bernama Sinewara, yang akan dibangun di kawasan Otto Iskandardinata (Otista), Jakarta Timur — tepat di kompleks PFN.
Kabar besar ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah, yang dikenal publik sebagai Ifan Seventeen, dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada 2 Februari 2026.

“Alhamdulillah untuk ke depan insyaallah, PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista, itu di PFN,” ujar Ifan.
Meski belum mengumumkan tanggal pasti pembangunan, PFN memastikan proyek ini akan menjadi pilot project bioskop negara pertama di Indonesia.
Jawaban atas Krisis Layar Bioskop Nasional
Langkah ambisius ini bukan tanpa alasan. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, saat ini hanya memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar.
Distribusinya pun timpang 70% berada di Pulau Jawa,15% di Sumatra,5% di Kalimantan dan Sisanya tersebar tipis di wilayah lain.
Ironisnya, hanya sekitar 25–30% kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki layar bioskop.
Padahal produksi film nasional kini mencapai 200 judul per tahun. Akibatnya, persaingan tayang sangat ketat. Film yang tidak mampu mengisi minimal 10% kursi pada hari kedua penayangan berisiko langsung diturunkan dari layar.
Kondisi ini bahkan memicu praktik ekstrem: sejumlah produser dan sineas terpaksa membeli tiket filmnya sendiri demi mempertahankan jadwal tayang hingga akhir pekan.
Target Ideal 10 Ribu Layar!
Komunitas perfilman sejak lama menyuarakan kebutuhan mendesak akan tambahan layar bioskop. Jumlah ideal yang disebut-sebut adalah 10 ribu layar agar distribusi film lebih sehat dan merata.
Akses layar yang lebih luas.Sistem distribusi yang lebih adil.Tidak dikuasai hanya satu atau dua pemain besar
Sinewara, Awal Revolusi Bioskop Nasional?
Ifan menyebut Sinewara bukan sekadar proyek bisnis, tetapi juga stimulan dan trigger bagi daerah lain untuk mengembangkan bioskop negara melalui skema kepemilikan bersama (shareholder).
Jika terealisasi, Sinewara bisa menjadi tonggak sejarah baru membuka akses lebih luas bagi film nasional untuk bertemu penonton tanpa tekanan sistem yang selama ini dianggap tidak berpihak.
Apakah ini awal kebangkitan infrastruktur perfilman Indonesia?
Industri menunggu. Publik berharap. Dan layar pertama bioskop negara itu kini tinggal selangkah lagi dari kenyataan.**




