Banten – Budayantara.tv. Suara alam yang tenang di kaki Gunung Liman, Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kini tak lagi sama. Bekas aktivitas tambang ilegal menyisakan luka di jantung hutan adat Kasepuhan Cibarani. Namun di tengah kerusakan itu, berdiri teguh seorang tokoh adat yang bersuara lantang: Abah Dulhani, Ketua Adat Kasepuhan Cibarani.
“Gunung kalebur, lebak karusak, buyut karobah. Sudah sejak lama leluhur kami memperingatkan. Sekarang terbukti, Gunung Liman dirusak,” tegas Abah Dulhani dengan nada kecewa yang menembus sunyi hutan.saat bercerita dengan Budayantara.tv.Minggu (12/10/2025).
Aksi Nyata Melawan Tambang Ilegal
Puncak keresahan warga adat Cibarani memuncak ketika aktivitas tambang emas ilegal terus menggerus kawasan hutan adat. Dalam aksi besar yang melibatkan tim gabungan masyarakat, aparat, dan pegiat lingkungan, sebanyak 54 lubang tambang ditutup, sarana penambangan dibongkar, dan papan larangan dipasang di titik-titik rawan kerusakan. Tak hanya itu, sebanyak 1.200 bibit pohon ditanam dalam upaya memulihkan kembali kawasan yang tercabik.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi jangan hancurkan warisan leluhur. Desa kami ini desa daulat pangan. Lahan ini menjadi tumpuan hidup masyarakat kami,” ujar Abah Dulhani.
Kearifan Lokal yang Dikhianati
Cibarani dikenal sebagai salah satu dari empat wilayah di Banten yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Bersama Kasepuhan Citorek, Pasireurih, dan Cirompang, Kasepuhan Cibarani secara resmi diakui hak kelolanya atas hutan adat mereka.
Namun pengakuan itu seolah tak berarti di hadapan kepentingan tambang ilegal yang merajalela.
“Kami diberi amanat oleh leluhur untuk menjaga alam ini. Kami hidup menyatu dengan ekosistem, kami tidak merusak. Tapi kenapa justru dari luar yang datang menghancurkan?” tanya Abah Dulhani penuh keprihatinan.
Lebak Bukan Ladang Tambang, Tapi Ladang Kehidupan
Dengan mengedepankan filosofi hidup selaras dengan alam, masyarakat Kasepuhan Cibarani menolak eksploitasi berlebihan atas tanah dan hutan mereka. Mereka meyakini bahwa alam bukan untuk dirusak, tetapi diwariskan kepada generasi mendatang dalam keadaan yang lebih baik.
“Ini bukan hanya soal tambang, ini soal masa depan. Jika hutan rusak, air hilang, tanah longsor, siapa yang menanggung? Anak cucu kita,” kata Abah Dulhani.
Harapan untuk Pemerintah dan Penegak Hukum
Masyarakat adat kini berharap penuh pada ketegasan pemerintah daerah dan pusat untuk menindak pelaku tambang ilegal. Mereka meminta agar kawasan hutan adat tidak lagi menjadi ladang perburuan kekayaan sesaat yang mengorbankan kelestarian jangka panjang.
“Jangan sampai pengakuan hukum yang diberikan negara hanya menjadi simbol. Kami butuh perlindungan nyata,” tegas Abah Dulhani.
Menjaga Alam Adalah Menjaga Martabat
Cerita Cibarani bukan sekadar kisah lokal, tapi cermin perlawanan terhadap perusakan alam atas nama ekonomi. Di tengah derasnya arus investasi dan eksploitasi, suara-suara seperti Abah Dulhani mengingatkan kita bahwa menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab moral seluruh anak bangsa.
Karena saat gunung runtuh dan sungai mengering, bukan hanya pepohonan yang mati, tapi juga kearifan dan kehidupan yang ikut terkubur.**
