Bekasi, – Budayantara.tv Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memainkan peran krusial dalam menyediakan layanan kesejahteraan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Mereka melayani berbagai kelompok, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan berbagai masalah sosial lainnya.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan LKS, akreditasi menjadi instrumen penting.
Sehubungan dengan hal itu, Dinas Sosial Kota Bekasi, yang merupakan wilayah kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, melaksanakan visitasi dan asesmen ke sejumlah LKS di Kota Bekasi, sejak Rabu (24/06/2026) hingga, Sabtu (27/06/2026).
“Visitasi Dinas Sosial bersama Tim Asesor Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) Kemensos RI ini dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi kelayakan operasional sebuah lembaga sosial,” ujar Annisa Nurjanah, salah satu Asesor dari BALKS Kemensos RI, saat melakukan visitasi ke LKS Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, di Kranggan Permai Jatisampurna Kota Bekasi, Jumat (26/06/2026).
Sebelumnya BBPPKS Bandung bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bekasi, menggelar Pelatihan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (MLKS), di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi, Senin (08/06/2026) hingga Kamis (11/06/2026).
Pelatihan tersebut diikuti 34 peserta dari berbagai elemen masyarakat, pekerja sosial, dan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan, se-Kota Bekasi.
Visitasi akreditasi dan reakreditasi ini, terang Annisa, bagian dari kelanjutan pelatihan yang sangat penting.
Proses asesmen untuk mengukur enam standar utama, yakni program, proses layanan, manajemen, sumber daya manusia (SDM), serta sarana prasarana, dan hasil layanan.
Sekaligus memastikan mengenai tata kelola lembaga yang profesional, dan mendapatkan pembinaan serta legalitas resmi dari pemerintah.
“Menjamin mutu layanan, memastikan perlindungan dan keselamatan penerima manfaat, serta mendorong tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Lembaga yang terakreditasi ini nantinya akan mendapatkan akses pembinaan teknis secara langsung dari Kementerian Sosial RI agar operasionalnya tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Menjadi bukti legitimasi bahwa LKS tersebut kredibel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para donator,” papar Annisa.
Tim Akreditasi dan Reakreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), terdiri dari Maya Ratnasari (BBPPKS Bandung), Annisa Nurjanah (Asesor), Gunawan Wibiksana (Asesor) dan Chandra (Dinas Sosial Kota Bekasi).
Dari LKS Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan diwakili para pengurusnya, terdiri dari Eddie Karsito (Pendiri dan Ketua Umum), R. Iwan Gardiawan KS, Drs. (Dewan Penasehat), I Gusti Made Ardikabudi, SE. (Ketua Bidang Kreatif & Usaha), Ahmad Gajali (Humaniora Rumah Pintar/LKS Anak), dan Desi Nani Nuraini (Humaniora Rumah Geriatri/LKS Lansia).
Pendiri dan Ketua Umum Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan Eddie Karsito, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, dalam hal ini Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) Kemensos RI, BBPPKS Bandung, dan Dinas Sosial Kota Bekasi.
“Terima kasih kami sampaikan kepada semua pemangku kepentingan, khususnya tim asesor, BALKS Kemensos RI, BBPPKS Bandung, dan Dinas Sosial Kota Bekasi atas bimbingan, dan pembinaannya,” ujarnya.
Visitasi ini, ujar Eddie Karsito, wujud nyata kepedulian pemerintah menjalin kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pilar-pilar sosial.
Ada ratusan urban poor (penduduk miskin kota) tergolong orang terlantar (gelandangan) yang kini dalam pembinaan Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan.
Lembaga nirlaba ini secara aktif membina dan membantu ratusan pemulung, pengamen, pedagang asongan, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pengemis, dan kaum marginal lainnya, yang menyambung hidup di kawasan perbatasan Kota Bekasi (Jatisampurna), Kota Depok (Cimanggis), Bogor (Gunung Putri dan Cileungsi), dan Jakarta Timur (Pondok Ranggon Cipayung).
Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan juga menangani berbagai kasus yang dialami kelompok rentan sosial ini, dari mulai masalah pernikahan antar pemulung, kelahiran anak, hingga kematian.
Mengurus dokumen kependudukan mereka yang tidak lengkap, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akta Kelahiran, hingga mendaftarkan anak-anak pemulung, dan pengamen jalanan agar bisa sekolah./*
