Kendari – Budayantara.tv Gelombang protes keras datang dari berbagai komunitas pegiat budaya di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kekecewaan ini dipicu oleh rilis pengumuman hasil seleksi Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) 2026 yang dikeluarkan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIX pada Rabu, 13 Mei 2026. Secara mengejutkan, dari daftar penerima manfaat yang lolos, tidak ada satu pun komunitas perwakilan dari Bumi Anoa yang terakomodasi.
Kritik tajam salah satunya datang dari Ketua Umum Angkatan Muda Bumi Anoa Sulawesi Tenggara ( AMBA SULTRA) , Stenly Diover. Ia menyoroti status wilayah kerja Sultra yang saat program ini digulirkan masih berada di bawah naungan BPK Wilayah XIX.
“Walaupun per bulan April 2026 Balai Budaya Sulawesi Tenggara sudah berpisah dari Sulawesi Selatan, tetapi pada saat program ini rilis di bulan Maret 2026, Sultra masih merupakan bagian integral dari wilayah kerja BPK Wilayah XIX bersama Sulawesi Selatan. Namun, hasil seleksi tahun ini justru menempatkan Sultra pada posisi ‘nihil’ keterwakilan,” tegas Stenly.
Sebagai bentuk protes resmi, AMBA Sultra telah melayangkan nota kritik melalui surat formal yang ditujukan langsung kepada BPK Wilayah XIX (Sulawesi Selatan dan Tenggara). Langkah ini diambil karena secara kronologis program, Sultra dinilai memiliki hak dan porsi yang sama untuk berkompetisi secara adil , tidak hanya Sulawesi Selatan.
Tidak hanya AMBA Sultra, kekecewaan mendalam juga disuarakan oleh para pegiat dari berbagai komunitas seni dan budaya lainnya di Sultra. Mereka merasakan adanya ketimpangan, terutama terkait minimnya sosialisasi program yang masif di wilayah Sultra jika dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah kerja yang sama. Muncul dugaan adanya standar ganda dalam proses kurasi dan penilaian.
Padahal, Sulawesi Tenggara dikenal memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah, mulai dari:
- Tradisi lisan yang terjaga turun-temurun
- Adat istiadat yang mengakar kuat di masyarakat
- Seni pertunjukan khas yang bernilai estetika tinggi
- Cagar Budaya Peninggalan Leluhur Sulawesi Tenggara.
Hasil seleksi yang mengeliminasi seluruh ( 9 Lembaga/Komunitas) perwakilan Sultra ini seolah menjadi tamparan keras, sekaligus memicu kesan ketidakpercayaan terhadap kesiapan administratif maupun substansi yang diajukan oleh komunitas lokal.
Menyikapi polemik ini, muncul desakan kuat dari para pelaku budaya agar BPK Wilayah XIX segera membuka parameter dan indikator penilaian secara transparan kepada publik.
Komunitas budaya Sultra menuntut penjelasan rasional mengapa dari total 9 Komunitas/Lembaga asal Sulawesi Tenggara yang mendaftar, tidak ada satu pun yang dinyatakan lolos verifikasi. Transparansi ini dinilai penting agar tidak timbul spekulasi liar dan menjadi bahan evaluasi objektif bagi ekosistem seni di Bumi Anoa ke depan.
Hingga berita ini diturunkan, para pegiat budaya Sultra menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan klarifikasi resmi dan berkeadilan dari pihak balai terkait.
