Jakarta, — Budayantara.tv Di tengah pelaksanaan Kongres IV Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang berlangsung di Jakarta pada 10–12 April 2026, sorotan tajam datang dari Adisurya Abdy,Ketum PATFI. Ia menegaskan bahwa momentum kongres ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan titik krusial untuk menentukan arah masa depan industri perfilman nasional.
Menurut Adisurya, pemilihan ketua baru BPI tidak boleh terjebak pada popularitas figur semata atau kompromi politik internal. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah sosok pemimpin yang memiliki pemahaman utuh tentang ekosistem perfilmanbukan hanya berorientasi pada capaian box office, tetapi juga pada keberlanjutan industri secara menyeluruh.
“Industri film bukan hanya soal angka penonton. Ini tentang bagaimana ekosistemnya berjalan dengan adil, sehat, dan manusiawi,” ujarnya di sela-sela kongres.
Ia juga menyoroti pentingnya keberanian pemimpin baru dalam memperjuangkan standar kerja yang layak bagi para pekerja film. Isu jam kerja panjang, kesejahteraan kru, hingga transparansi pendanaan menjadi persoalan mendasar yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Tak hanya itu, Adisurya mengingatkan bahwa pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam kongres tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Lebih dari itu, AD/ART harus menjadi fondasi transformasi organisasi agar BPI benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku industri, bukan sekadar simbol yang jauh dari realitas di lapangan.
“Kita harus bertanya dengan jujur, apakah BPI akan menjadi ruang inklusif bagi semua insan film, atau tetap menjadi menara yang sulit dijangkau oleh mereka yang bekerja di akar rumput,” tegasnya.
Dalam pandangannya, cita-cita “sinema berdaulat” hanya bisa terwujud jika dimulai dari dalam industri itu sendiri. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap pekerja, keberanian membuka ruang bagi narasi di luar arus utama, serta tidak sepenuhnya tunduk pada algoritma pasar yang kerap membatasi keragaman cerita.
Sementara itu, gagasan “industri bermartabat” juga dinilai tidak boleh eksklusif bagi segelintir nama besar. Martabat industri, kata Adisurya, harus dirasakan hingga ke level paling bawahmulai dari kru yang bekerja hingga belasan jam sehari, sineas daerah yang kesulitan mendapatkan akses distribusi, hingga penonton yang berhak menikmati karya yang jujur dan berkualitas.
“Keadilan dalam industri ini harus menyentuh semua lini. Dari pekerja, kreator daerah, hingga penonton,” tambahnya.
Kongres IV BPI kali ini dinilai sebagai kesempatan langka untuk melakukan refleksi di tengah euforia pertumbuhan industri film Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Adisurya mengajak seluruh peserta kongres untuk tidak hanya merayakan capaian, tetapi juga membangun kedewasaan dalam tata kelola industri.
“Ukuran kemajuan sinema Indonesia bukan hanya jumlah penonton, tetapi seberapa adil, sehat, dan berdaulat industri yang menopangnya,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan dan harapan yang mengemuka, Kongres IV BPI diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi pijakan kuat bagi masa depan perfilman Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.(Djo)
