Jakarta — Budayantara.tv Waketum Persatuan Timur Raya (Petir) Daeng Irfan, , menyampaikan tanggapan atas pernyataan pakar hukum tata negara terkait isu capaian pangan nasional. Ia menilai, pernyataan yang disampaikan perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Daeng Irfan menyayangkan adanya pandangan yang dinilai berpotensi membentuk opini negatif terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam sektor pangan. Menurutnya, narasi yang berkembang di ruang publik seharusnya tetap mengedepankan keseimbangan informasi dan didasarkan pada data yang akurat serta terverifikasi.
“Kami menyayangkan jika pernyataan yang disampaikan justru membangun asumsi yang dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap pemerintah. Dalam situasi saat ini, publik membutuhkan informasi yang menyejukkan dan berbasis fakta,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pentingnya Data dan Verifikasi
Daeng Irvan menegaskan bahwa setiap kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun demikian, ia menekankan bahwa penyampaian kritik harus dilandasi oleh data yang kuat dan bukan sekadar asumsi pribadi.
Menurutnya, tanpa dukungan data yang komprehensif, pernyataan yang bersifat spekulatif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama terkait isu strategis seperti ketahanan pangan.
“Setiap pernyataan publik seharusnya didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kebingungan atau bahkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ajakan Menjaga Stabilitas Persepsi Publik
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan tokoh publik, untuk bersama-sama menjaga stabilitas persepsi publik dengan menghadirkan narasi yang konstruktif.
Ia menilai, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun harus disampaikan secara proporsional agar tidak memperkeruh suasana atau menimbulkan polarisasi opini.
“Perbedaan pendapat tentu diperbolehkan, tetapi harus disampaikan secara bijak, objektif, dan tidak menimbulkan interpretasi yang dapat merugikan kepentingan bersama,” katanya.
Dukung Transparansi, Tolak Spekulasi
Daeng Irvan juga menyatakan dukungannya terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan sektor pangan nasional. Namun, ia menekankan bahwa transparansi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
Menurutnya, kritik yang konstruktif justru akan memperkuat kebijakan pemerintah jika disampaikan dengan pendekatan yang berbasis data dan solusi.
“Kami mendukung transparansi dan akuntabilitas. Namun, kami juga menolak narasi yang bersifat spekulatif tanpa dasar yang jelas. Kritik harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar membangun opini,” ujarnya.
Penutup
Pernyataan ini mencerminkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pandangan di ruang publik, khususnya terkait isu strategis nasional. Di tengah dinamika informasi yang cepat, keseimbangan antara kritik dan tanggung jawab komunikasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sosial.
Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi secara positif melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan.
