Kawal Pengaduan PT Mukhtara Indonesia Wisata ke Kementerian Haji dan Umrah, Hj. Sofi Azizah Soroti Masih Adanya Jemaah yang Dipersulit dalam Menunaikan Ibadah ke Tanah Suci
Jakarta, – Budayantara.tv Ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan Hj. Sofi Azizah ketika melihat masih adanya persoalan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Di tengah kerinduan umat Islam untuk memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah Suci, masih saja muncul persoalan yang justru membuat jemaah harus menghadapi ketidakpastian, kekecewaan, bahkan kesulitan memperjuangkan haknya sendiri.
Bagi Hj. Sofi Azizah, persoalan ini bukan sekadar masalah bisnis perjalanan atau transaksi keuangan. Umrah adalah perjalanan suci yang dibangun dari niat tulus, pengorbanan, dan tabungan yang dikumpulkan dengan penuh harapan.
Karena itu, ketika muncul dugaan penelantaran jemaah dan belum adanya kepastian pengembalian dana yang berkaitan dengan PT Mukhtara Indonesia Wisata, ia merasa perlu mengambil sikap dan mengawal perjuangan para jemaah hingga mendapatkan kejelasan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah berniat beribadah justru dipersulit. Mereka menabung, mengumpulkan uang dengan susah payah, bahkan ada yang mengorbankan kebutuhan keluarga demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Jangan biarkan harapan mereka berubah menjadi kekecewaan,” demikian kegelisahan yang disampaikan dalam perjuangan mengawal hak-hak jemaah.
Bukan Hanya Soal Uang, tetapi Menyangkut Amanah Ibadah
Hj. Sofi Azizah menilai, penyelenggara perjalanan umrah memiliki tanggung jawab moral yang besar. Kepercayaan masyarakat bukan sekadar nilai komersial, melainkan amanah yang harus dijaga.
Dana yang disetorkan jemaah bukan uang yang datang begitu saja. Di baliknya ada keringat, doa, perjuangan, dan harapan panjang untuk bisa bersujud di hadapan Ka’bah.
Ketika perjalanan ibadah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan pengembalian dana belum memperoleh kepastian, jemaah menghadapi beban ganda: kehilangan kesempatan beribadah sekaligus harus memperjuangkan kembali hak finansialnya.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara umrah. Ibadah adalah urusan yang sangat sakral. Jangan jadikan kerinduan umat untuk beribadah sebagai sesuatu yang justru menimbulkan penderitaan,” menjadi pesan penting dari kegelisahan tersebut.
Kementerian Haji dan Umrah Mulai Turun Tangan
Perjuangan mencari kepastian tersebut kini mendapat perhatian pemerintah.
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah mulai menindaklanjuti laporan pengaduan terkait dugaan penelantaran jemaah dan persoalan pengembalian dana.
Keseriusan itu ditandai dengan surat resmi Nomor UND-366/PN/2026 tertanggal 17 November 2026 perihal Pemanggilan Klarifikasi. Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, ditujukan kepada Sovi Aziziah selaku perwakilan jemaah.
Menindaklanjuti pemanggilan tersebut, Rabu (18/11/2026), perwakilan jemaah mendatangi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia di Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat.
Kedatangan mereka diterima Yulia Anastasia Fu’ada, perwakilan Direktorat Pengawasan Haji Khusus dan Umrah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penyampaian keterangan dan dokumen pendukung mengenai pengaduan jemaah, terutama terkait dugaan penelantaran dan belum tuntasnya persoalan pengembalian dana perjalanan ibadah umrah.
Menagih Tanggung Jawab dan Kepastian
Bagi Hj. Sofi Azizah, proses klarifikasi pemerintah harus menjadi pintu masuk menuju penyelesaian yang konkret. Jemaah tidak cukup hanya menerima penjelasan administratif, tetapi membutuhkan kepastian mengenai nasib dana yang telah disetorkan.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersikap terbuka dan bertanggung jawab. PT Mukhtara Indonesia Wisata juga diharapkan memberikan penjelasan secara transparan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan diselesaikan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah diharapkan tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak jemaah.
Jangan Sampai Panggilan ke Tanah Suci Menjadi Luka
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa bisnis perjalanan umrah tidak boleh kehilangan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral.
Masyarakat mempercayakan impian spiritualnya kepada penyelenggara perjalanan. Kepercayaan itu harus dijawab dengan pelayanan profesional, transparansi, dan komitmen memenuhi seluruh kewajiban.
Hj. Sofi Azizah ingin memastikan bahwa para jemaah tidak merasa sendirian menghadapi persoalan ini. Baginya, memperjuangkan hak jemaah merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus upaya menjaga kehormatan perjalanan ibadah umat Islam.
Sebab, kerinduan untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci seharusnya disambut dengan pelayanan yang baik, bukan diwarnai ketidakpastian.
Jangan persulit orang yang ingin beribadah. Jangan biarkan jemaah kehilangan haknya. Dan jangan biarkan amanah masyarakat berhenti menjadi janji.
Kini, para jemaah menantikan satu hal yang paling mendasar: kejelasan, tanggung jawab, dan penyelesaian yang adil atas dana umrah yang telah mereka percayakan.
Karena di balik setiap rupiah yang dititipkan, ada doa dan impian untuk menjadi tamu Allah di Tanah Suci. ***




