- Komedi Politik atau Akhir Keadaban
Oleh: M.Guntur Alting
Dewan Pembina DPW SWI JAYA DKI Jakarta
Jakarta – Budayantara.tv PERTANYAAN itu tiba-tiba saja menyeruak ke ruang publik kita, melalui headline media online, potongan klip video, dan obrolan di grup-grup WhatsApp.
Prabowo bicara soal “pakar goblok”. Mahfud MD menyambar dengan jawaban tak kalah menohok: “Presiden juga banyak yang goblok, tahu contohnya?”
Plak !
Dua tokoh besar.
Dua figur penting dalam sejarah politik terkini. Saling lontar kata seperti di arena perkelahian anak-anak SD di pinggir lapangan bola, dekat rumah saya di Cinere
Kita boleh tersenyum membaca persilatan lidah itu. Boleh juga geleng-geleng kepala.
Tapi kalau direnungkan lebih dalam: ada sesuatu yang sedang bergeser sangat jauh dalam cara bangsa ini berkomunikasi.
Mari kita tarik napas dulu.
Pak Prabowo, kita tahu, punya gaya bicara yang ceplos-ceplos. Militeris, meledak-ledak, dan sering kali melepaskan artikulasi tanpa saringan retorika yang berbelit-belit.
Itu gayanya.
Publik sudah paham.
Ketika beliau merasa gemas pada teori-teori akademis yang dianggapnya tak membumi, kata “goblok” itu lepas begitu saja.
Lalu Mahfud MD. Profesor Mahfud. Guru besar hukum. Mantan Ketua MK. Mantan Menko Polhukam.
Beliau ini pendekar logika.
Begitu ada umpan lambung, langsung “di -smes” balik. Logika dibalas logika, makian dibalas sindiran yang menembus jantung.
Pertanyaannya: salahkah mereka?
Secara hukum? Tidak ada yang melanggar pasal.
Secara panggung politik? Ini entertaiment tingkat tinggi. Rating naik, klik media melonjak tinggi.
Tapi secara kultur? Ah, di situlah letak persoalannya.
Dulu, persaingan politik juga keras.
Sangat keras.
Bung Karno dan Bung Hatta kalau berbeda pendapat soal arah republik bisa sampai membentak meja.
Hatta keluar dari posisi Wakil Presiden karena tak cocok dengan gagasan Demokrasi Terpimpin ala Sukarno.
Tapi baca tulisan-tulisan Hatta saat mengkritik Sukarno dalam Demokrasi Kita.
Rapi.
Tajam.
Dan yang paling penting: berkelas.
Tak ada satu pun kata makian yang kotor meluncur dari pena seorang Mohammad Hatta.
Soeharto?
Beliau kalau marah tak pernah mengutuk. Cukup dengan senyuman dingin yang membuat para jenderalnya gemetar.
Sekarang? Zaman sudah berubah.
Media sosial menuntut segala sesuatunya serba cepat, serba heboh, dan serba memancing emosi.
Politisi hari ini sadar betul: pidato bermutu berisi data ekonomi setebal 100 halaman tidak akan masuk trending topic.
Tapi ucapan satu kata seperti “goblok” akan dikutip ratusan media, ditonton jutaan kali di TikTok, dan dijadikan bahan perdebatan semalam suntuk.
Politik kita sedang mengalami pendarahan substansi, tapi kebanjiran sensasi.
Sejak diamanahkan sebagai pembina Sekber Wartawan Indonesia (SWI) DKI Jakarta, saya tahu persis hukum industri berita “if it bleeds, it leads.”
Berita tentang perselisihan selalu lebih laku daripada berita tentang panen padi atau keberhasilan riset teknologi.
Tapi apa akibatnya bagi masyarakat?
Ketika para pimpinan dan tokoh intelektual terbiasa menggunakan kosa kata kasar di depan kamera, masyarakat di bawah tidak lagi menganggap keadaban itu penting.
Di X (Twitter), Facebook, hingga kolom komentar Instagram, orang makin gampang memaki. Makin gampang merendahkan sesama hanya karena beda pandangan politik.
“Ah, Presiden dan Guru Besar saja bicaranya begitu, kenapa kita harus halus?” pikir mereka.
Inilah kerugian terbesar kita. Kita kehilangan ukuran martabat dalam berdiskusi.
Kepintaran seseorang tidak diukur dari seberapa keras ia memaki lawannya. Kepintaran diuji dari seberapa tahan argumentasinya diserang oleh fakta dan data.
Pakar bisa saja keliru. Teori bisa saja patah oleh realitas lapangan. Itu lazim. Maka lawanlah pakar itu dengan data yang lebih valid, bukan dengan kosa kata pasar.
Sebaliknya, pimpinan negara juga manusia. Bisa salah, bisa keliru mengambil keputusan. Maka kritiklah pimpinan itu dengan analisis hukum dan kebijakan yang presisi, bukan sekadar melempar sindiran “ad hominem.”
Kalau dua-duanya saling silat dengan bahasa kasar, rakyat yang menonton dapat apa?
Hanya dapat hiburan murahan.
Sementara masalah riil bangsa ini—soal lapangan kerja, kualitas pendidikan, hingga kepastian hukum—tetap menumpuk di bawah meja tanpa solusi yang jernih.
Dunia sedang berubah cepat. AI makin pintar, teknologi makin melesat, dan negara-negara tetangga sedang berlomba melompati zaman.
Sementara kita di sini, masih asyik meributkan siapa yang goblok dan siapa yang pintar.
Mungkin kita semua perlu cermin yang lebih besar. Agar ketika kita menunjuk orang lain dungu, kita bisa melihat bayangan sendiri: apakah cara kita bertutur kata sudah cukup mencerminkan bangsa yang beradab?
Atau jangan-jangan, kita memang sedang menikmati komedi politik ini, sampai lupa bahwa yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan tatanan sosial kita sendiri?(***)
